Selain itu, Anna Cervenakova, seorang anggota Komite Perdamaian Hukum Internasional HWPL mengatakan, dalam krisis dunia yang sedang berlangsung, setiap pemerintah mempertanyakan diri mereka sendiri, tindakan apa yang akan menjadi tindakan terbaik untuk mengatasi krisis darurat.
“Kebutuhan untuk pembangunan manusia, dengan mengatasi kesehatan masyarakat darurat, perubahan iklim, penurunan ekonomi, pembatasan akan hak asasi manusia, membawa kita ke titik bagaimana beban ini diselesaikan oleh lembaga pemerintah. Oleh karena itu, sebagian besar beban pekerjaan adalah di pihak para pemerintah. Jadi adalah penting apa yang menjadi prioritas dalam agenda lembaga mereka,” katanya.
Sebagai salah satu pembicara, Prof. Rommel Santos Diaz dari hukum internasional di Universidad INCE telah mengatakan bahwa kantor-kantor pemerintah termasuk Majelis Tinggi, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Kejaksaan Agung di Republik Dominika telah bekerja sama LSM dengan tujuan pengambilan keputusan negara untuk kebijakan publik tentang keamanan warga negara dan hak asasi manusia.
Sementara itu, menanggapi maraknya ancaman dari konflik agama, Imam Moulana Shafiek Nolan di Westridge Afrika Selatan mengungkapkan bahwa DPCW menekankan pentingnya perdamaian antar agama dan pengakhiran konflik agama.
“Dialog kitab suci bulanan yang diselenggarakan oleh HWPL terutama bertujuan untuk menciptakan sebuah platform untuk mematahkan kesalahpahaman tentang kitab suci dan praktik keagamaan, yang mencerminkan nilai-nilai yang dinyatakan dalam DPCW,” ujarnya.
Ketua Man Hee Lee dari HWPL mengatakan bahwa peperangan dan konflik terus terjadi karena peperangan dapat dipicu jika itu dianggap perlu menurut hukum internasional saat ini. Itulah sebabnya ini tidak dapat mengakhiri perang.
“Semua anggota masyarakat global perlu bersatu sebagai “para pembawa pesan perdamaian” untuk menciptakan sesuatu (hukum internasional untuk perdamaian) yang pasti yang dapat membawa perdamaian,” tekannya.
Discussion about this post