PENASULTRAID, BAUBAU – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto menghadiri acara pelantikan Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, dalam prosesi adat Bulilingiana Pau di Baruga Keraton Buton, Kota Baubau, Jumat 18 Oktober 2024.
Andap, yang bergelar kehormatan Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara ini keberadaannya mewakili keluarga besar Kesultanan Buton dan berkesempatan memberikan sambutan pada upacara pelantikan Sultan Buton XLI.
Andap mengucapkan selamat kepada PYM Sultan Buton XLI yang baru dilantik, seraya menyampaikan doa agar Sultan Buton XLI beserta keluarga senantiasa diberkahi kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan amanah tugas.
“Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Sultan Buton XLI, Yang Mulia La Ode Muhamad Sjamsul Qamar, teriring doa semoga Paduka Yang Mulia beserta keluarga senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah ini,” ucapnya.
Andap menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan budaya Buton, serta menginisiasi untuk lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.
Selain menyampaikan penghormatan kepada PYM Sultan Buton XLI, Andap juga mengenang Sultan Buton XL, Izat Manarfa, yang sebelumnya telah menganugerahkan gelar kehormatan adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara kepada dirinya.
“Saya merasa terhormat bisa hadir sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton dan masyarakat adat. Gelar kehormatan adat ini memiliki makna mendalam bagi saya, karena mengandung nilai-nilai luhur Sara Pataanguna yang harus saya aktualisasikan dalam setiap langkah kepemimpinan,” ujar Andap.
Andap juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan formal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, mantan Kapolda Sultra itu berencana mendorong pembentukan Perda terkait.
“Saya menyadari bahwa hak-hak masyarakat hukum adat harus lebih diperhatikan. Karena itu, sepulang dari perhelatan ini, saya akan melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Sultra untuk mengusulkan Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat agar menjadi bagian dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024-2029,” tegas Andap.
Discussion about this post