Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tujuan dari birokrasi bukan untuk mempersulit, tetapi untuk membantu, mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu juga Presiden mengkritisi adanya sekitar 27 ribu platform aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan tidak terintegrasi.
Olehnya itu, Jokowi mengintruksikan agar pada 2024 ini pemerintah pusat dan daerah harus berhenti membuat platform aplikasi baru guna mempercepat pelayanan publik dan meminimalisasi birokrasi yang rumit.
Sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah diminta fokus pada penguatan GovTech Indonesia dengan peluncuran INA Digital serta integrasi dan interoperabilitas data antar kementerian/lembaga dan daerah, menghilangkan ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan.
“Diharapkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat lebih efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” tegas Jokowi.
Discussion about this post