PENASULTRA.ID, JAKARTA – Rapat koordinasi (Rakor) yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu 15 Februari 2023 berlangsung ricuh.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, rapat koordinasi terkait draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang publisher right platform digital yang dikemas sebagai media berkelanjutan itu dihadiri juga unsur perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Sekretariat Negara. Rapat akhirnya dihentikan sekitar pukul 15.30 WIB.
Rapat koordinasi yang dimulai pukul 14.00 WIB belum sempat membahas mekanisme penting tentang draf Perpres Publisher Right media digital dan media berkelanjutan.
Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dr Usman Kansong sempat memberikan arahan bahwasanya Rakor tersebut akan menyerap berbagai masukan terkait Perpres Publisher Rights.
Menurut Usman, pihaknya perlu mengatur mekanisme Perpres ini untuk mengakomodasi semua kepentingan bangsa dan negara.
Menurut sumber, secara berurutan Usman memberikan kesempatan berbicara kepada Arif Mustofa perwakilan Kemenkopolhukam, Lidya Perwakilan Setneg, Dr Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, dan Profesor Ramli mewakili Akademisi.
Saat pembicaraan kembali kepada Usman, seorang peserta rapat interupsi untuk berbicara, karena pembicaraannya flashback ke titik nol penyusunan Perpres. Seketika itu distop oleh Usman Kansong.
Mulailah terjadi rebutan bicara, gaduh, dan ricuh, saling berargumentasi, saling klaim penyusunan draft Perpres. Ada peserta rapat yang lain mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2020 menyusun draft Perpres tersebut.
“Kok tiba-tiba hilang semua draft yang kami buat,” katanya bernada tegas.
Menyikapi pernyataan itu, Ninik Rahayu spontan meradang.
Discussion about this post