Atal berharap draf regulasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti karena tinggal menunggu langkah lanjut dari pemerintah.
“Mohon bapak Presiden berkenan menginstruksikan kementerian terkait untuk memprosesnya. Kalau bola di tangan pemerintah jadi bapak Presiden tinggal tentang pakai kaki kiri atau kanan,” ulasnya.
Digital Feudalism
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers, Moc Nuh turut menyinggung gempuran digital oleh digital platform global. Hal ini, kata M. Nuh, bisa menjadi digital feudalism (penjajahan digital).
“Sebagai makhluk digital, dia bisa masuk ke mana pun, termasuk ke dunia pers. Oleh karena itu, dunia pers memerlukan payung hukum untuk melindungi dirinya publisher right,” sebut M. Nuh.
M. Nuh menyebut, draft publisher right sudah diserahkan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Kementerian Komunikasi Informatika. Ia optimistis payung hukum insan pers tersebut segera diterbitkan.
“Terima kasih kepada pak Mahfud, Pak Johnny Plate dan para menteri yang lain atas kerja samanya selama ini. Kami yakin dan berharap, dalam waktu tidak terlalu lama payung hukum tersebut segera terbit untuk melindungi insan pers dari bahayanya hujan dan teriknya matahari,” pungkas Moh Nuh.
Editor: Basisa
Discussion about this post