Atal menegaskan dukungannya bagi Indonesia untuk berjuang memperoleh keadilan. Apalagi komoditas sawit tanah air terbukti mampu menyejahterakan rakyat Indonesia.
Atal menambahkan bahwa Indonesia setiap tahun rata-rata mendapatkan devisa sebesar USD 20 miliar dari komoditas ini dimana sebanyak 41 persen lahan sawit justru dikuasai oleh petani.
“Kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dengan adanya komoditas ini,” kata Atal dalam keterangan yang diterima, Kamis, 8 April 2021 .
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia sedang berseteru dengan UE di WTO. Indonesia sudah melayangkan gugatan ke WTO terhadap tiga kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasi sawit yaitu RED II ILUC, Delegated Regulation (DR) dan French Fuel Tax.
Dalam kebijakan tersebut, kelapa sawit dituduh mengkonversi hutan menjadi perkebunan sehingga mengakibatkan kerusakan alam. Akibatnya, penggunaan minyak sawit di Eropa harus segera dihapuskan pada tahun 2030.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan pihaknya memahami protes banyak pihak di Indonesia terhadap kebijakan kelapa sawit (palm oil) UE.
“Hampir di setiap pertemuan dengan berbagai pihak di Indonesia kami selalu ditanyakan mengenai masalah tersebut,” ujar Piket
Piket menambahkan, pihaknya juga sedang mencari titik temu dalam kerangka yang mudah dipahami ke dua belah pihak. Dia mengatakan UE sedang melakukan penelitian ilmiah yang ekstensif untuk komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari green deal (program penghijauan Eropa).
Discussion about this post