Para pemangku kepentingan dapat memfasilitasi transfer teknologi dan dukungan teknis untuk perusahaan, menjadikan teknologi makin lebih murah dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta membekali tenaga kerja dengan kemampuan teknologi terbaru yang akan meningkatkan kemampuan mereka sekaligus membuka peluang bagi transfer teknologi.
Mengutip Herwindo (2015) Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) mengatakan, perselisihan antara buruh dan pengusaha yang terjadi akhir-akhir ini tidak berimbas kepada sektor usaha di bidang kelautan dan perikanan.
Kekisruhan buruh-pengusaha belum atau tidak berimbas ke sektor usaha perikanan. Hal tersebut kemungkinan besar karena sistem kerja antara nelayan dengan pemilik modal didasarkan pada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat bervariasi, tetapi rata-rata pembagiannya adalah 60% untuk pemilik modal.
Selain di sektor hulu atau penangkapan ikan, perselisihan buruh-pengusaha juga dinilai masih belum terdengar dampaknya terkait dengan sektor hilir atau seperti industri pengolahan ikan. Meski imbas ke sektor perikanan, bukan berarti bahwa iklim perikanan dapat disebut kondusif. Iklim di bidang perikanan bukannya kondusif, tetapi memang sudah lama industrinya pada tiarap karena faktor perbudakan regulasi.
Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sebuah negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis – telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak berhasil mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memahami berbagai tantangan yang di hadapi pada sektor – sektor kunci peningkatan kesejahteraan, yang sangat penting memastikan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Langkah efektif yang bisa dilakukan ke depan adalah membangun komunitas yang lebih kuat dan tangguh. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan program bantuan sosial, meningkatkan dukungan kepada usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia.
Saat ini, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar kesepuluh di dunia dalam hal paritas daya beli. Indonesia juga telah meraih capaian luar biasa dalam pengurangan kemiskinan dengan menurunkan lebih dari separuh angka kemiskinan sejak tahun 1999 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda.
Perlu mengedepankan pemulihan yang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjaga lingkungan. Pandemi juga telah membentuk pola pikir negara-negara kawasan untuk bergerak maju dalam dunia digital.
Pola pikir ini perlu terus didorong agar makin menjangkau seluruh negara. Banyak perusahaan telah dengan cepat mengadopsi teknologi digital dalam model bisnis mereka, dan ini pada gilirannya semakin menuntut keterampilan yang lebih tinggi.
Bank Dunia tahun 2022 melaporkan bahwa kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulai Juli 2021.
Pandemi juga secara sebagian mengurangi kemajuan terakhir dalam pengurangan kemiskinan, dari angka terendah yang pernah dicapai yaitu 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada September 2021.
Seiring proses pemulihan perekonomian, pada tahun 2022 pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 5,1 persen , didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas serta kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif untuk mengatasi pandemi. Namun demikian, kondisi global yang semakin menantang dan berbagai dampak berkepanjangan dari COVID-19 dapat menghambat pemulihan tersebut.
Indonesia mampu mencatatkan keberhasilan dalam mengurangi angka stunting dari 37 persen pada tahun 2013 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pembangunan modal manusia Indonesia yang kuat dan produktif.
Semakin lama pekerja menganggur, dan pendatang baru di pasar tenaga kerja tidak mendapat pekerjaan, semakin besar kemungkinan mereka menjadi kurang dapat dipekerjakan karena keterampilannya menjadi tidak relevan.
Perekonomian Indonesia alami kontraksi selama pandemi, walaupun saat ini berangsur pulih dengan cepat. Produktivitas tenaga kerja (Indonesia) tetap meningkat, dan ada kemungkinan besar bahwa sebagian dari peningkatan tersebut dapat dipertahankan.
Kendati demikian, ketidakpastian yang signifikan akan tetap ada dan risiko penurunan perekonomian meningkat pada tahun 2022. Mendorong pemerintah dan pelaku ekonomi mulai menyiapkan langkah atas sejumlah relaksasi, stimulus, dan jaring pengaman sosial.
Di Indonesia, perubahan iklim dapat berdampak pada ketersediaan air, kesehatan dan gizi, pengelolaan risiko bencana, serta pembangunan wilayah perkotaan – khususnya di kawasan pesisir, yang berimplikasi pada kemiskinan dan ketidakmerataan.
Data Bank Dunia merilis tahun 2022 bahwa Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia (94,1 juta hektare), dan merupakan tempat bagi lahan gambut terbesar di dunia (14,9 juta hektare) serta hutan bakau (3,31 juta hektare).
Beragam sumber daya alam tersebut menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar yang dapat mengurangi berbagai dampak perubahan iklim. Termasuk upaya mengurangi kemiskinan yang harus bekerja ekstra.
Kedepan, sangat penting bagi kelangsungan mata pencaharian rakyat Indonesia, serta mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa tumbuh pesat.(***)
Penulis: Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post