Dalam proses yang berjalan nanti, Yusup menyebut terpenting ialah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Untuk memudahkan hal itu maka dalam setiap kegiatan harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini yang akan menjadi salah satu indikator penilaian kepala OPD.
“Dalam melakukan semua kegiatan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tekan Yusup.
Terkait Pendapat Asli Daerah (PAD) Pj Wali Kota Kendari meminta pihak terkait untuk terus melakukan optimalisasi serta mencari potensi baru serta meminimalisir kebocoran PAD.
Kemudian penanganan stunting, Yusup meminta dibuatkan SK baru program orang tua asuh. Program ini akan melibatkan sejumlah pihak di antaranya, Forkopimda, pimpinan perbankan dan Kadin.
“Saya minta pendamping wajib bagi anak asuh dan ibu hamil setiap bulan melihat dan memantau setiap perkembangan orang tua asuh di lokus yang telah ditetapkan. Ini terus kita lakukan agar perkembangannya terpantau terus,” tuturnya.
Diketahui, tahun 2024 ini, Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan kegiatan pembuatan 550 unit septik tank individu bagi keluarga terkena stunting dan kemiskinan ekstrem.
Untuk penanganan inflasi, Pj Wali Kota menekankan pembuatan road map penanganan inflasi di Kota Kendari. Road map itu berisi 4 komponen yaitu, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat, memastikan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok lancar dan membuat list 20 komoditi penyumbang inflasi serta gerakan menanam bagi komoditi yang berpengaruh besar terhadap inflasi.
“Selanjutnya kita juga bisa lakukan gerakan pasar murah, mungkin kita bisa lakukan sebulan dua kali. Itu mulai dari kelurahan, kecamatan dan kota,” jelas Yusup.
Discussion about this post