PENASULTRA.ID, KENDARI – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup memimpin rapat koordinasi bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD), forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), camat dan lurah se Kota Kendari di Aula Mepokoaso lantai 10 Gedung Balai Kota Kendari, Sabtu 13 Januari 2024 malam.
Pada rapat yang berlangsung santai ini Muhammad Yusup, menegaskan sejumlah hal terkait pembangunan di Kota Kendari menuju kota yang aman, nyaman dan bahagia. Proses pembangunan itu, kata dia, dimulai dari percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Percepatan realisasi ini akan diawali dengan pembuatan surat keputusan (SK) penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa.
Pj Wali Kota meminta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari segera membuat SK tersebut dan harus jadi paling lambat pada Senin 15 Januari 2024.
“Terkait dengan kegiatan fisik yang sudah ada perencanaannya segera diproses lelang. Saya minta hari Senin besok semua sudah diproses. Tentunya ini terkait dengan percepatan dan penyerapan APBD kita,” kata Yusup.
Percepatan realisasi APBD ini, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. Pasalnya, percepatan realisasi APBD ini akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Yusup berpesan, dalam melakukan pengadaan atau optimalisasi belanja tetap memprioritaskan e-katalog, maupun katalog lokal termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja non-tunai.
Menurutnya, lelang dini harus segera dilakukan karena prosesnya memakan waktu panjang. Jika ini dilakukan tepat waktu, maka pekerjaannya juga bisa sesuai dengan yang ditetapkan.
“Selanjutnya juga pembayaran pekerjaan fisik dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. Kita harus hati-hati ini ada pak Kajari dan Kapolres yang menghantui kita, makanya saya hadirkan mereka. Kalau kita kerja dengan benar mereka juga senang,” papar mantan Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) itu yang langsung disambut tawa para hadirin.
Dalam proses yang berjalan nanti, Yusup menyebut terpenting ialah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Untuk memudahkan hal itu maka dalam setiap kegiatan harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini yang akan menjadi salah satu indikator penilaian kepala OPD.
“Dalam melakukan semua kegiatan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tekan Yusup.
Terkait Pendapat Asli Daerah (PAD) Pj Wali Kota Kendari meminta pihak terkait untuk terus melakukan optimalisasi serta mencari potensi baru serta meminimalisir kebocoran PAD.
Kemudian penanganan stunting, Yusup meminta dibuatkan SK baru program orang tua asuh. Program ini akan melibatkan sejumlah pihak di antaranya, Forkopimda, pimpinan perbankan dan Kadin.
Discussion about this post