PENASULTRAID, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto resmi melantik Pj. Wali Kota Kendari dan Pj Bupati Muna Barat (Mubar) di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin, 23 Desember 2024.
Pelantikan yang berlangsung tersebut didasari pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK Nomor 100.2.1.3-4856, yang menyatakan Pj Wali Kota Kendari dijabat oleh Parinringi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sultra.
Sementara, Pj Bupati Muna Barat baru adalah Pahri Yamsul berdasarkan SK Nomor 100.2.1.3-4955, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra.
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya menyampaikan sejumlah pesan penting kepada kedua Penjabat yang baru dilantik. Andap mengingatkan bahwa jabatan ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Mantan Sekjen Kemenkumham RI itu menekankan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Menurut Andap, setiap Penjabat harus bekerja dengan penuh disiplin dan memiliki komitmen moral yang tinggi, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala hal.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Sultra juga menyampaikan kembali arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, hemat dan menghindari kegiatan seremonial dan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.
Selain itu, Andap menegaskan untuk membersihkan area-area publik, termasuk lokasi pariwisata dan area kota, dari pemasangan umbul-umbul, baliho, spanduk, atau gambar yang dapat merusak pemandangan dan estetika lingkungan.
Mantan Kapolda Sultra itu juga meminta agar kedua pejabat yang baru dilantik mempedomani dan mengimplementasikan 8 misi “Asta Cita”, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat dalam pelaksanaan tugasnya.
Selanjutnya, Andap mengingatkan Penjabat baru untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Discussion about this post