PENASULTRA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas antardaerah yang lebih efisien.
Program prioritas bertajuk jalan mulus antar wilayah (Jamaah) kini menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul mengatakan, 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan jalan di wilayah Sultra.
Dari total panjang 1.076,94 kilometer jalan provinsi, saat ini sekitar 360 kilometer masih berstatus jalan rusak dan perlu penanganan secara bertahap.
“2025 ini kami melaksanakan program pembangunan pada 10 ruas jalan provinsi yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan Buton Utara. Dari total tersebut, delapan ruas telah rampung dan dua ruas masih dalam tahap penyelesaian,” kata Pahri, Kamis 6 November 2025.
Menurutnya, ada beberapa ruas yang telah rampung pengerjaannya, antara lain Jalan Brigjen Katamso dan Made Sabara di Kota Kendari sepanjang hampir 1 kilometer, dan ruas Motaha-Alangga sepanjang satu kilometer dari total panjang 16 kilometer.
Kedua ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah perkotaan.
Sementara itu, dua ruas yang masih dalam tahap pengerjaan berada di Kabupaten Buton Utara (Butur), yakni Simpang 3 Bubur Ronta dan Polipolia-Batas Konsel dengan progres pengerjaan ruas Bubur Ronta telah mencapai 85 persen. Sedangkan ruas Polipolia-Batas Konsel sekitar 65-70 persen, dengan target penyelesaian pada akhir November 2025.
“Kami optimistis dua ruas yang tersisa bisa diselesaikan tepat waktu. Prinsipnya, semua pekerjaan harus selesai secara fungsional agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Pahri.
Meski pembangunan berjalan positif, Pahri tidak menampik bahwa keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Anggaran daerah tidak sepenuhnya mampu menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang begitu luas.
Discussion about this post