Revisi UU Desa Disahkan, Perangkat Desa Kini Dapat Perlindungan Jamsostek

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa). Diantara beberapa kebijakan yang diatur dalam beleid tersebut, salah satu poin penting yang ditetapkan pemerintah ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Merespon terbitnya aturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) melakukan diseminasi kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili oleh Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan, hal tersebut sejalan dengan nawacita Presiden RI, Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, salah satunya dengan memperkuat desa-desa di Indonesia. Peran desa yang sangat penting dalam menyokong pertumbuhan perekonomian nasional, membuat pemerintah mengambil langkah-langkah konkret tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pekerja, khususnya yang berada di wilayah pedesaan. Pihaknya juga menyoroti besarnya manfaat dari program jaminan sosial dan sekaligus mendorong seluruh pemerintah daerah yang hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh perangkat dan masyarakatnya, sesuai dengan amanah yang termaktub dalam undang-undang. "Betul-betul saya sangat berharap untuk berbagi kesejahteraan bagi teman-teman yang ada di desa tadi. Perangkat desa maupun masyarakat. Tentunya ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk terus berusaha menyejahterakan masyarakat melalui perlindungan dan jamsos yang ada," kata Tomsi . Dalam diskusi yang menjadi rangkaian kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo akan mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan instrumen operasional lainnya agar program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat segera direalisasikan. "Salah satu spirit kita melakukan revisi ini adalah bagaimana perlindungan itu sampai ke desa," ujar Tomsi. Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJamsostek, Zainudin turut mengapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di desa. Terdapat 2 Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan erat dengan perlindungan jamsostek, yakni Inpres Nomor 2 Tahun 2021 serta Inpres 4 tahun 2022 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. "Kami mengapresiasi yang luar biasa karena di UU Desa yang baru ini secara detail menjelaskan pentingnya perlindungan jamsostek. Program ini sangat penting karena merupakan mandat konstitusi dan program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional," kata Zainudin. Jamsostek, katanya, dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan serta menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa melalui manfaat beasiswanya. Menurut data, hingga saat ini jumlah kepesertaan BPJamsostek untuk sektor non ASN di tingkat desa dan RT RW sejumlah 1,7 juta pekerja. Kemudian 547 ribu pekerja rentan yang berada di desa. Sementara itu jika melihat struktur pekerja secara nasional, terdapat 61,47 juta pekerja informal yang bekerja di desa, sehingga masih sangat luas potensi pekerja yang harus dilindungi BPJamsostek. Dari sisi manfaat, sepanjang 2023 BPJamsostek telah membayarkan 1,91 juta klaim untuk seluruh pekerja di desa dengan total manfaat senilai Rp19,06 triliun. “Dalam rangka lahirnya UU Desa yang baru ini, mari kita sama-sama saling bersinergi menghadirkan program yang sangat baik ini di pelosok-pelosok desa. Karena salah satu fungsi jaminan sosial ialah untuk mengangkat harkat dan martabat pekerja dan keluarganya," Zainudin menambahkan. Terpisah, Kepala BPJamsostek Cabang Kendari, Muhamad Abdurrohman Sholih mengatakan, dengan telah disahkannya revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa hendaknya segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemprov dan pemkab/pemkot demi kesejahteraan masyarakat. Sebab, katanya, melalui perlindungan program BPJamsostek pada setiap pekerja dipastikan tidak akan ada keluarga jatuh miskin meski pekerja mengalami resiko kecelakaan kerja dan kematian. "Bahkan, diyakini pula pekerja dapat kerja keras dan bebas cemas, karena telah dilindungi jaminan sosial," Abdurrohman memungkas . Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=Ps-xFmOakWI

No Result