Sedih Dengarnya, Masa Kerja PPPK Guru 2021 Hanya Dihitung Nol Tahun

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Kalangan guru honorer kategori dua (K2) benar-benar dibuat sedih usai terbitnya Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) bernomor 4825/B-MP.01.02/SD/D/2022 tanggal 7 Maret 2022. Bagaimana tidak, dalam surat BKN tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 Pasal 44 Ayat (1) dinyatakan PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani. Disebutkan juga berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja nol setelah perjanjian kerja ditandatangani. Menyikapi hal itu, Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih menilai tidak adil masa kerja PPPK guru 2021 dihitung nol tahun. "Guru muda yang tidak punya pengalaman lebih 3 tahun semestinya jalurnya lewat CPNS. PPPK itu kan jabatan profesional yang diisi oleh orang-orang berpengalaman," kata Nur Baitih seperti dikutip dari laman jpnn.com , Rabu 9 Maret 2022. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CalJF9Vj87E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Dengan diabaikannya masa kerja guru honorer yang masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun, menurut dia, merupakan bentuk ketidakadilan. Nur Baitih lantas membandingkan dengan PPPK nonguru yang walaupun masa kerjanya dihitung nol tahun saat tanda tangan kontrak, tetapi golongannya sudah tinggi sesuai jabatan yang dilamar. "Kalau guru golongannya IX meskipun sudah mengabdi di atas 18 tahun. Kok enggak adil sekali dengan guru baru di bawah 3 tahun mendapatkan golongan sama (golongan IX)," tegasnya. Pemerintah memang ingin menyelesaikan masalah honorer, tetapi bukan berarti meloloskan guru yang belum terbukti kemampuan mengajarnya. Seharusnya, kata Nur Baitih, masa kerja guru honorer diperhitungkan saat rekrutmen PPPK guru 2021. "Secara teori, mungkin para guru muda lebih unggul. Namun, dari sisi praktik guru senior lebih unggul," Nur Baitih memungkasi. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result