PENASULTRA.ID, KENDARI – Pernyataan Agus Yudi Wicaksono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi (Asdep) Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kemenpan-RB RI dinilai telah menyakiti hati anggota FKBPPPN seluruh Indonesia.
Pasalnya, pernyataan Agus Yudi yang dikemukakannya saat tengah berada di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada 10 November 2023 lalu itu bukan memberikan pencerahan malah menyuruh para honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) datang ke Jakarta untuk merubah undang-undang (UU) agar Satpol PP diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Latif menjelaskan, dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kemenpan RB harus mematuhi AUPB yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Tidak perlu merubah UU.
“Menpan RB wajib memperhatikan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256, itu saja. Dengan statemennya (Agus Yudi Wicaksono), kami anggota FKBPPPN seluruh Indonesia akan datang tumpah ruah di Kemenpan RB. Kita nyatakan sikap akan melaksanakan aksi damai di Kemenpan RB dalam waktu dekat selama 3 hari berturut-turut,” tegas Latif dalam keterangannya, Minggu 12 November 2023.
Latif dengan tegas meminta Menpan RB, Abdullah Azwar Anas tidak melanggar konstitusi dalam menjalankan amanat UU dan regulasi khusus mengenai status kepegawaian Satpol PP. Sebab pada Pasal 256, kata Latif, Pol PP adalah jabatan fungsional PNS. Namun, dalam Kepmenpan RB Nomor 158 Tahun 2023 menyatakan bahwa jabatan Pol PP tidak terdapat di dalam jabatan fungsional yang dapat diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Discussion about this post