Sekda Sultra Beri Respons Positif Wartawan yang ‘Kepo’

PENASULTRAID, KENDARI - Munculnya pemberitaan terkait adanya ungkapan ‘kepo’ oleh salah satu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H Asrun Lio pun angkat suara. Bukannya alergi, Asrun malah memberikan respons positif. Menurut dia, merupakan hal yang wajar bagi seorang wartawan atau jurnalis yang tengah menjalankan tugas profesinya untuk selalu mencari tahu sebuah kebenaran. Apalagi, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto senantiasa menghargai kerja-kerja pers. Bagi Asrun, jika wartawan tidak ‘kepo’ maka kontrol sosial bisa menjadi lumpuh, mengingat menjadi seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. “Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pejabat lingkup Pemprov Sultra bahwa tidak semua ungkapan atau celoteh bisa dilontarkan, meskipun kita memiliki sikap friendly atau merasa dikenal ataupun merasa dekat dengan pers. Apalagi seorang pejabat publik, bahkan bernafas pun bisa menjadi berita,” tutur pria yang juga pernah mendirikan salah satu media cetak di Sultra ini, Minggu 22 Desember 2024. Untuk itu, Asrun kembali mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tetap bersikap dewasa dalam menghadapi sorotan publik, terlebih pers merupakan satu pilar demokrasi yang harus terus hidup dan didukung keberadaanya oleh seluruh insan penyelenggara pemerintahan termasuk Pemprov Sultra. Selain itu, Jenderal aparatur sipil negara (ASN) Sultra ini juga berharap kepada rekan-rekan insan pers, agar dalam melaksanakan tugas profesinya, tetap mempedomani UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga empat fungsi utama pers bisa diwujudkan bersama. Utamanya, sebagai kontrol sosial dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax yang dapat menimbulkan keresahan dan bibit perpecahan. “Pejabat itu juga manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga perlu dibantu oleh awak media. Tatkala seorang pejabat itu bersikap atau memberikan pernyataan yang tidak memuaskan, apakah karena kondisi waktu yang tidak tepat misalnya, agar tidak bulat-bulat ditelan oleh publik melalui penyajian beritanya,” harap Asrun. Terkait pembangunan Gedung Poliklinik dan Gedung Manajemen Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sultra, Sekda Asrun menjelaskan bahwa telah sesuai tahapannya. Bahkan, Pemprov Sultra menyiapkan dasar pembangunannya hingga lantai empat, meskipun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp30 miliar hanya sampai lantai satu ataupun dua. “Jadi perlu dipahami, Pemprov Sultra melakukan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan. Misalnya di RS Jiwa, terdapat 30 M dari DAK, ini hanya fungsional lantai satu dan dua saja, tetapi kita persiapkan struktur bangunannya sampai lantai 4. Dengan harapan, ada tambahan dana berikutnya, baik dari Pemprov Sultra ataupun dari DAK itu sendiri. Jadi, pekerjaannya itu telah sesuai dengan tahapannya,” jelas mantan Kadis Dikbud Sultra itu lagi. Menurut Asrun, kebutuhan pelayanan kesehatan kian hari semakin meningkat, sehingga Pemprov Sultra telah menyiapkan struktur bangunnya, bila suatu waktu dilakukan peningkatan atau penambahan pembangunan pada Gedung dimaksud. Hal senada juga disampaikan Direktur RS Jiwa Provinsi Sultra, dr Putu Agustin Kusumawati. Putu menyebutkan pembangunan gedung Poliklinik dan gedung Manajemen RS Jiwa Sultra sudah sesuai anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah melalui DAK tahun 2023. "Pembangunan Rumah Sakit Jiwa gedung Poliklinik dan menajemen bersumber dari tahun 2023 kurang lebih Rp30 miliar. Tapi yang bisa berfungsi saat ini hanya lantai satu dan dua,” katanya. Dengan belum berfungsinya lantai tiga dan empat, kata Putu itu karena terkendala anggaran pembangunan sehingga pihaknya bakal kembali mengusul ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk penuntasannya. "Tadinya kita mengusul DAK 2024 untuk penuntasannya, tetapi alkesnya dulu yang disetujui. Karena belum disetujui kita mengusul lagi untuk DAK 2025, namun belum bisa pengajuan karena SPA rumah sakit sudah melebihi 70 persen. Jadi belum bisa mengajukan itu," urai mantan Kadis Kesehatan Sultra itu. Terkait kendala tersebut, Putu mengaku tak akan patah arang. Pasalnya, ia siap akan memperjuangkannya lagi di DAK 2026 dan APBD Sultra guna penuntasan lantai tiga dan empat yang merupakan gedung pertemuan dan manajemen. "Mudah-mudahan lantai tiga dan empat ada kelanjutannya, apakah dari pusat atau dari pemprov. Jadi memang kecukupan uang hanya untuk pembangunan lantai satu, dua, seluruh dinding dan atap," terangnya. "Jadi memang yang disetujui hanya sebesar Rp30 miliar, mengingat anggaran DAK tidak bisa menyeberang di tahun berikutnya, sedangkan pekerjaan gedung jika dilaksanakan seluruhnya kemungkinan akan sampai menyeberang di tahun 2024," pungkas dr Putu Agustin. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=aj7n3wXZpqM

No Result