PENASULTRA.ID, JAKARTA – Rendahnya serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten dan Kota menjadi perhatian khusus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.
Hal tersebut terungkap ketika Hasto memberikan sambutannya secara daring dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 13 April 2022 lalu.
“BKKBN telah menyiapkan dukungan anggaran DAK Subbidang KB dan BOKB, misalnya di tahun 2021 telah dianggarkan sekitar Rp15 miliar untuk Kepulauan Riau, namun saya sampaikan bahwa penyerapannya oleh Kabupaten dan Kota sangat kecil. Kami harapkan Bapak Gubernur bisa menyampaikan pada Bupati Walikota untuk meningkatkan serapan anggaran ini,” ungkap Hasto sebagaimana dilansir dari laman bkkbn.go.id, Selasa 19 April 2022.
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. Seperti sarana prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, serta mendukung program penurunan stunting.
Sedangkan untuk BOKB pengalokasian anggaran digunakan untuk menu operasional Balai Penyuluhan KB, operasional pelayanan KB, operasional integrasi Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader, dukungan operasional penanganan stunting serta dukungan media KIE dan manajemen BOKB.
Menurut Hasto, di Kepulauan Riau, serapan anggaran tertinggi hanya di Kota Batam di angka 69,2 persen dan terendah di Kepulauan Anambas hanya mencapai 10.6 persen saja. Sebenarnya karena serapan anggaran DAK di tahun 2021 ini sangat rendah, dari Kementerian Keuangan melarang untuk bisa ditingkatkan di tahun berikutnya.
“Namun saya beralasan bahwa penanganan stunting ini sangat penting sehingga kami minta untuk tetap ditingkatkan. Sehingga di tahun 2022 ini di Kepri bisa bertambah menjadi Rp25 miliar dengan rincian Rp20,8 miliar untuk BOKB dan Rp4,2 miliar untuk fisik,” urai Hasto.
Berdasarkan data Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi balita stunted di 7 Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat 3 daerah yang masih berada di atas angka 20 persen yakni, Kabupaten Lingga (25,4), Kabupaten Kepulauan Anambas (21,7) dan Kabupaten Bintan (20).
BKKBN, kata Hasto hanya bisa mendorong dan menyediakan fasilitas dan anggaran serta bekerjasama erat dengan TNI, Polri seperti melalui kegiatan TMMD. Kemudian, dukungan Kementerian PUPR dengan pembangunan jamban dan hunian yang layak.
Discussion about this post