PENASULTRA.ID, BAUBAU – Dahulu, status sosial juga konstruksi hierarki sangat mempengaruhi bagaimana individu dilihat dan dihargai dalam masyarakat. Kini, hal tersebut tidak bisa lagi menjadi argumen. Apalagi untuk menghalangi seseorang dalam partisipasi politik.
Ferni (25), warga Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku sempat mendapat penolakan saat pertama kali mengutarakan niatnya untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2024.
Penolakan datang dari lingkungannya sendiri. Alasannya sulit ia diterima. Hanya karena usianya dianggap masih terlalu muda.
“Saya cuma ingin menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan saya ingin dapat mewujudkan apa yang menjadi keluh kesah mereka,” ucap Ferni Caleg di Kota Baubau.
Keinginannya yang kuat untuk memajukan daerahnya membuatnya membulatkan tekad untuk berkontestasi dalam pemilihan caleg 2024.
”Meskipun saya dengar hal-hal itu, tapi saya masih tetap beranikan diri untuk maju,” ujarnya.
Nyatanya tidak semua warga Lipu yang menolak caleg seperti Ferni. Fudin misalnya. Salah satu pemuda masyarakat Lipu-Katobengke mengaku tidak terlalu mempersoalkan siapa yang akan duduk di kursi parlemen nantinya.
Namun, syaratnya saat duduk sebagai anggota DPR, harus memperhatikan dan memperjuangkan keluh kesah masyarakat.
”Siapapun yang duduk di DPR itu yang penting dia perhatikan kita masyarakat di bawah ini. Kalau dia caleg dari dalam Lipu-Katobengke pasti dia tahu apa yang diharapkan masyarakat kami disini,” katanya.
Menghapus Stigma
Menurut pengamat sosial, Andi Tenri Mahmud, status sosial memang di masyarakat itu selalu masih ada semacam pemilahan. Status itu, kata Tenri, penjelasanya bersifat klasikal.
Dalam terminologi keilmuan status sosial itu menunjukkan identitas-identitas yang ditampilkan oleh seorang individu. Basisnya bisa berdasarkan pekerjaannya, bisa berdasarkan status kebangsawanannya dan lain-lain.
“Resistensi terhadap stigma sosial sudah mulai membuahkan hasil. Mereka yang dahulu dipandang rendah karena status sosial, tidak boleh menjadi penghalang dalam berpolitik,” kata Andi Tenri.
Menurutnya, keterkaitan status sosial di masa pemilu menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi.
”Harusnya politik itu kan bersifat universal, apalagi demokrasi. Tapi inikan sulit juga, sulit sekali dipisahkan antara proses-proses politik, apalagi itu ke arah pragmatis dengan status sosial tertentu,” ucapnya.
Dalam beberapa kasus tertentu, kata Andi Tenri, paradigma status sosial masyarakat Lipu dan Katobengke sudah mulai terkikis.
Discussion about this post