Tarif Air PDAM Naik, Kemana Peran Negara

Oleh: Ummu Aisyah Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia? Negeri yang dikelilingi oleh perairan. Air, sebagai sumber kehidupan, dapat ditemui di mana saja. Ada air hujan yang turun dari langit, ada air tanah yang muncul sebagai sumber mata air di pegunungan, ada juga air sungai yang mengalir melewati banyak daerah. Namun, siapa sangka, untuk mendapatkan air sebagai pemenuhan sehari-hari, masyarakat harus mengeluarkan uang. Bahkan, saat ini, dikabarkan harganya naik. Iya kalau punya uang, kalau tidak, tentu mereka akan makin panik. Apa yang sebenarnya yang terjadi?! Kabar kenaikan tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terjadi di berbagai daerah. Misalnya, di Surabaya yang dikabarkan telah naik dari Rp600 menjadi Rp2.600. Indramayu merencanakan naik 30%. Palembang juga akan naik pada Maret 2023 sesuai kategori sosial 7,5%, pelanggan rumah tangga 15%, dan kategori niaga 17,5%. Kota Bandung bahkan sudah menaikkan tarif PDAM dari Rp 1.000 per meter kubik (m3) naik menjadi Rp 9.000/m3 pada Desember 2022. Tidak hanya di Jawa, di luar pulau pun naik. Misal, PDAM Way Rilau Bandar Lampung juga menaikkan tarif dengan pembagian pelanggan kelompok I kategori sosial umum bertarif Rp2.500. Kelompok II terdapat 5 kategori dikenakan tarif Rp4.700, kelompok III terdapat 3 kategori menerapkan tarif Rp6.200, harga itu hanya berlaku pada pemakaian 10 kubik jika lebih harganya bertambah. Kemudian di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan pada 1-2-2023. Alasan yang sama diutarakan dalam kasus kenaikan ini, misalnya untuk menutupi pembiayaan perawatan pipa atau untuk perluasan pelayanan PDAM agar dapat menjangkau masyarakat pinggiran. Mayoritas masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan tarif ini. Sebagaimana di Kabupaten Indramayu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Indramayu dan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa. Mereka memprotes kebijakan kenaikan tarif air PDAM. Bahkan, ibu-ibu dari KPI mengutarakan jika selama ini pelayanan air kurang bagus, sering mati, atau apabila keluar, alirannya kecil. Selain itu, kebijakan kenaikan juga akan memberatkan masyarakat karena mereka tidak mampu membayarnya. Sebenarnya, SDA, terutama air di negeri ini, sangat melimpah. Sayangnya, banyak dikuasai swasta yang kemudian dikomersialkan untuk umum. Setidaknya ada 100 lebih perusahaan air non-PDAM di negeri ini. Inilah yang membuat rakyat harus mengeluarkan ongkos besar untuk memanfaatkan air, terlebih jika pelayanan air PDAM hanya dapat untuk beberapa keperluan dan tidak layak diminum. Padahal, jika kembali pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Artinya, air adalah kekayaan alam yang harusnya dikelola negara yang tidak boleh membiarkan swasta menguasai, kemudian diberikan pada masyarakat. Pada faktanya, banyak sumber daya air yang justru diberikan ke swasta dengan dalih investasi. Walhasil, PDAM milik pemerintah hanya mengelola air yang dapat ada saja. Kalaupun airnya kotor bisa dilakukan pemurnian agar dapat dimanfaatkan lagi. Perusahaan daerah, juga harus bertahan dari tekanan kondisi pada saat semua harga naik, seperti sekarang. Alat-alat, semisal pipa untuk menyalurkan air, juga ikut naik. Demikian juga biaya perawatan yang makin mahal, menambah beban PDAM sehingga memaksa mereka menaikkan tarif air. Jika pemerintah membiarkan privatisasi terus berjalan, termasuk membiarkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan air memadai dan murah, mereka tidak boleh marah kalau ada yang beranggapan mereka lalai dalam tugasnya mengurusi rakyat. Kondisi ini berbeda dengan Islam, dimana Islam memandang air sebagai kekayaan alam milik umum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput (hutan), air, dan api (energi).” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Dalam hadis tersebut tersirat pesan bahwa seluruh SDA merupakan harta milik umum (rakyat). Semuanya tidak boleh diprivatisasi. Negara berkewajiban mengelola dan mengembalikan hasil pengelolaannya kepada rakyat. Sumber daya air tidak boleh dikelola untuk mendapatkan untung. Hanya boleh dikelola dan dibagikan kepada rakyat secara gratis atau murah, melainkan hanya mengganti biaya perawatan. Islam juga tidak akan membiarkan daerah berjalan sendiri. Negara akan bertanggung jawab kepada seluruh daerah yang dikuasainya. Negara akan memberikan modal kepada daerah untuk mendirikan perusahaan air minum, termasuk memberikan uang pemeliharaan sehingga masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis. Modalnya dari Baitulmal, lembaga pengurus keuangan dalam Islam. Baitulmal mendapatkan pemasukan bukan dari pajak, melainkan dari beberapa pos, seperti pos jizyah, kharaj, fai, ganimah, harta tidak bertuan, dsb. Juga dari hasil pengelolaan SDA, seperti pengelolaan minyak, gas, hutan, lautan, perikanan, dsb. Dari seluruh pendapatan itu, negara akan mampu melakukan pengurusan kebutuhan rakyat, termasuk pengadaan air. Wallahualam bishawab.( ***) Penulis: Pemerhati Sosial Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/FI3dwui9E4s

Tarif Air PDAM Naik, Kemana Peran Negara

Baca Juga

Silaturahmi Nasional IKWI Pada HPN 2023, Ini Kata Indah Kirana

Kini, Lion Air Group 92 Kali PP Seminggu dari dan Menuju Aceh

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner