“Kepton akan dimekarkan jika Muna Raya duluan yang dimekarkan. Provinsi Muna Raya itu meliputi daerah-daerah di Kepulauan Buton dan Muna Raya. Kita gabungkan dulu, baru memekarkan Kepton sendiri. Usulan lama dan baru sama saja, dokumen yang sekarang diusulkan tidak berarti apa-apa. Hanya berupa kertas-kertas yang tidak ditanggapi,” ujar Ketua Umum DPP KNPI itu.
Pemekaran DOB, kata Umar Bonte, tergantung pada orang yang mengusulkan. Sebab membutuhkan komunikasi politik dengan pemerintah pusat yang bisa diandalkan. Saat ini, UB (sapaan akrab Umar Bonte) menilai, tidak ada komunikator kuat di pusat, sangat lemah untuk Kepton.
“Saya akan berbicara langsung dengan elit pengambil kebijakan di Jakarta, sangat yakin Muna Raya akan lebih dulu mekar,” tegasnya.
Untuk pemerataan pembangunan, pembagian keuangan dari pusat, serta akses layanan di wilayah Sultra, kata UB diperlukan pemekaran dua kali lagi. Kabupaten Muna harus melahirkan Kota Raha, Muna Timur dan Muna wilayah utara. Tentu pemekaran ini mempertimbangkan faktor budaya, persamaan tujuan dan harapan menambah pendapatan asli daerah (PAD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Di Papua sana hanya dengan 25 ribu penduduk bisa jadi provinsi, kok. Kita butuh pemekaran karena kita butuh akses yang lebih cepat. Muna itu tidak pernah dipedulikan dari zaman ke zaman, membangun jembatan Muna-Buton saja sangat sulit, karena masing-masing daerah sulit membuka kerja sama APBD, provinsi juga pusing. Dengan menjadi provinsi, akan lebih diperhatikan pemerintah pusat,” tekan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO) periode 2003-2006 ini.
Muna Raya memiliki tanah yang subur dan berpotensi besar dalam pertanian, perkebunan dan pariwisata. Sayangnya, akses ke daerah ini masih sangat sulit. Karenanya, UB berencana akan berbicara dengan para tokoh dalam waktu dekat membentuk panitia pemekaran Muna Raya.
Discussion about this post