“Jangan sampai dokter kita dorong untuk memberikan pelayanan terbaik, tapi insentifnya tidak terbayarkan, ini yang harus kita perhatikan. Mana mungkin kita akan mendorong rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik kalau dokter tidak terpenuhi hak mereka,” tegas UB.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, belasan dokter ahli (spesialis) di RSUD dr. H. LM Baharuddin mogok massal dikarenakan insentif selama delapan bulan belum terbayar.
Menyikapi ihwal itu, UB mengaku merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya ditengah tuntutan pelayanan kesehatan terbaik, akan tetapi hak dokter diabaikan.
“Ini sangat menyedihkan, padahal kita ingin pelayanan maksimal agar masyarakat yang masuk ke sini (rumah sakit) merasa terlayani dengan baik, tapi dokter dengan perawatnya kita tidak peduli,” cetusnya.
Selaku anggota DPD RI, UB meminta Pemerintah Daerah Muna memberikan sumbangsih besar untuk RSUD yang dibangun di masa kepemimpinan dr. H. LM Baharuddin.
Jangan sampai pelayanan rumah sakit jadi buruk karena kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus benar-benar memaksimalkan karena ini efektif betul untuk menyelesaikan masalah kesehatan.
“Saya ingin daerah ini benar-benar memperbaiki proses pelayanannya. Mulai dari dokternya, perawatnya harus benar-benar diberikan perhatian serius oleh pemerintah daerah,” pungkas UB.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post