Wasekjen PWI Pusat Raih Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

PENASULTRA.ID, JAKARTA — Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Suprapto Sastro Atmojo berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Suprapto dinyatakan berhak menyandang gelar doktor ke-164 setelah mempertahankan disertasi berjudul “Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” di depan para penguji Ujian Terbuka, Kamis 21 April 2022.

Ujian Terbuka ini dipimpin oleh Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM/Direktur Pascasarjana IPDN Prof Dr H Wirman Syafri MSi. Hadir pula dalam ujian tersebut promotor promovendus Prof Muchlis Hamdi PhD, Co-Promotor Prof Dr Nurliah Nurin, dan Co-Promotor Dr Marja Sinurat MPd MM.

Promovendus menggunakan teori E-Government Richard Heeks (2006), Budaya Pemerintahan (Ndraha, 2011), Paradigma Birokratik (Indrajit, 2016), dan Budaya Digital (Don Tapscott, 2009) sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah budaya pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Sangat Menyentuh, Diagnosa Penyakit Diangkat Menjadi Dua Sajak

Silaturahmi dengan Wartawan, Jurni Ingin Media di Sultra Jadi Perhatian

PWI Konsel Gandeng PWI Sultra Adakan Orientasi Wartawan di Kendari

PWI dan Menteri PPPA Adakan Dialog Bahas Isu Perempuan dan Anak

Suprapto menganalisis penerapan E-Government dalam perspektif budaya pemerintahan. Budaya pemerintahan adalah nilai, tindakan berpola, dan sikap dalam interaksi penyelenggaraan pemerintahan yang didapat secara sadar melalui proses belajar.

Interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah interaksi tiga sektor/subkultur yaitu sosial (civil society), ekonomi (private sector), dan kekuasaan (government). Artinya penelitian disertasi ini tidak hanya melihat budaya dari sisi aparatur pemerintah, tetapi juga dari sisi masyarakat.

Dalam pandangan promovendus, selama ini para pengambil kebijakan banyak berpandangan bahwa menerapkan E-Government diartikan dengan semata-mata membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Para pejabat menganggarkan dalam jumlah besar untuk membeli komputer, memasang jaringan, dan internet.

Padahal, E-Government bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan masalah budaya atau dalam bahasa Heeks (2006) adalah masalah socio cultural.