Gelombang Aksi Mahasiswa, Akankah Membawa Perbaikan Hakiki?

Oleh: Teti Ummu Alif

Mahasiswa lintas kampus telah menggelar aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia–dari bagian barat sampai timur–pada Senin (11/4) kemarin.

Aksi ini adalah rangkaian dari demo mahasiswa beberapa hari terakhir. Mereka menolak wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode, hingga memprotes kenaikan harga BBM, tarif PPN, kelangkaan minyak goreng, dan lainnya (CNN Indonesia.com 12/04).

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin menilai, rentetan aksi demonstrasi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden bisa dikatakan menuai hasil awal yang positif.

Bahkan, Jokowi langsung merespon tuntutan mahasiswa itu sebelum digelarnya aksi besar-besaran kemarin. Dimana, presiden mengatakan pemilu akan tetap berlangsung sesuai waktunya. Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas kabinet soal Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu (10/4) lalu.

Jika kita melihat isi tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini. Maka, bisa disimpulkan bahwa pemerintah saat ini sedang kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilkan oleh para mahasiswa. Mosi tidak percaya bisa saja muncul karena beberapa alasan.

Pertama, penguasa diduga kuat menjunjung tinggi syahwat dan oligarki kekuasaan. Telah menjadi rahasia publik, bila sistem pemerintahan saat ini melahirkan tirani minoritas terhadap mayoritas. Adanya oligarki sekelompok orang yang melanggengkan kekuasaan dengan perilaku tidak ubahnya para tiran.

Kekuasaan yang didapat hanya digunakan untuk mengakomodasi kepentingan kaum berduit dan mengorbankan kepentingan rakyat. Mereka tak segan mengkhianati amanah meski konon katanya terpilih secara demokratis.

Kedua, penguasa dianggap tidak kompeten dalam mengurusi persoalan publik. Jika motif interaksi negara dengan rakyatnya adalah bisnis maka bisa dipastikan rakyat akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan layak.

Padahal, sejatinya pelayanan tersebut merupakan haknya sebagai warga negara. Lihat saja pada faktanya, rezim gagal atas upayanya dalam menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Pun, gagal dalam menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.