Karhutla Terjadi Lagi, Kebijakan Negara Jangan Kalah Dengan Kapitalis

Oleh: Yuni Damayanti Kebakaran lahan kawasan Bukit Parombahan (Simpang Gonting), Desa Aek Sipitudai, dan lahan kawasan Bukit Desa Siboro, Kecamatan Sianjur Mulamula, juga ikut terbakar, Jumat 5 Agustus 2022 malam. Hal itu dibenarkan Camat Sianjur Mulamula Sihar Limbong kepada Sumut Poskota.co.id saat dihubungi via telepon. Saat ini, katanya, kepolisian dan pemadam kebakaran sudah turun melakukan pemadaman di Bukit Desa Siboro. “Ini baru selesai kami padamkan,” ujar Sihar, (Poskota.co.id, 06/08/2022). Rupanya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau mencapai 1.060,85 hektare. Angka luas Karhutla tersebut dihimpun selama periode Januari hingga Juli 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edy Afrizal, Jumat, 5 Agustus 2022. Edy menyampaikan rekapitulasi luas lahan kejadian Karhutla tersebut tersebar di berbagai kabupaten kota di Riau. Disebutkan Edy, terdapat 12 kabupaten dan kota yang mengalami karhutla. 4 Kabupaten di antaranya menjadi kawasan paling luas mengalami Karhutla. “Rokan Hulu (Rohul) 302.50 hektar, Kampar 139.47 hektare, Bengkalis 136.70 hektare, Rokan Hilir (Rohil) 147, Pelalawan 113.20 hektar,” ungkapnya saat dihubungi Selasar Riau. Karhutla juga terjadi di Indragiri Hulu (Inhu) seluas 31.90 hektare, Indragiri Hilir (Inhil) 80.50 hektare, Kuansing 0.50 hektare, Meranti 32,10 hektare, Siak 13.24 hektare, Pekanbaru 13.79 hektare, Dumai 49.95 hektare. Berdasarkan data tersebut dengan 8 laporan Karhutla yang ada, total luas lahan yang terbakar di seluruh kabupaten di Provinsi Riau mencapai 130.5 hektare. Di antaranya luas lahan Karhutla yang ditangani Polres Bengkalis seluas dua hektare, luas lahan karhutla yang ditangani Polres Siak mencapai empat hektare, Polres Rohul Karhutla mencapai lima hektare, (selasarRiau.com, 05/08/2022). Kebakaran hutan terus berulang hampir setiap tahun terjadi, tentu ini tidak bisa dianggap sepele kerusakan hutan menyebabkan polusi udara. Anehnya membakar hutan sering digunakan untuk menghemat biaya pembukaan lahan bagi pengusaha. Bukan rahasia lagi, pelanggaran ini tampak biasa dimata hukum terkesan ada pembiaran dari pihak pemerintah sebab adanya peraturan dan sanksi nyatanya tak mampu menghentikan perbuatan mereka. Tersebarnya asap dan emisi gas Karbondioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan, hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau pun banjir. Memang benar kebakaran hutan pun bisa disebabkan oleh faktor alam namun ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Kebanyakan kebakaran hutan itu terjadi karena ulah manusia. Seyogianya pemerintah bisa menghentikan ini mengingat bahaya yang ditimbulkan saat terjadi kebakaran dan masyarakatlah yang menjadi korban polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan. Dibutuhkan ketegasan dalam penerapan peraturan dan sanksi yang telah dibuat agar tidak mudah terjadi persekongkolan antara pejabat dan pengusaha, sehingga kebakaran hutan tidak terjadi setiap tahun. Dalam Islam, hutan adalah salah satu jenis kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh satu atau sekelompok orang. Rasulullah Saw pernah bersabda : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput & api. Dan harganya adl haram. Abu Sa’id berkata, Yang dimaksud adl air yang mengalir. [HR. ibnumajah No.2463]. Maka yang berhak mengelola hutan dalam hal ini adalah negara untuk kemaslahatan umat. Tidak boleh diserahkan kepemilikannya kepada seseorang atau swasta, terlebih asing. Sehingga hak rakyat tidak terpenuhi. Negara harus menjaga kelestarian hutan, terutama hutan gambut yang sangat bermanfaat untuk paru-paru dunia, penyimpan air pada saat musim hujan dan sebagai sumber air pada saat musim kemarau tiba. Selain itu hutan gambut adalah sumber habitat flora dan fauna yang menjaga keseimbangan alam. Selain larangan pemilikan hutan, negara juga harus memberi sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran hutan dengan ta’zir kepala negara (Khalifah) hingga mampu menimbulkan efek jera dan penebus dosa bagi pelakunya. Dengan pengaturan yang terperinci tentang kepemilikan, kesadaran umum untuk menjaga lingkungan dan sanksi yang tegas bagi pelaku kemaksiatan akan menjadi solusi tuntas karhutla. Namun penyelesaian masalah Karhutla ini tidak akan mungkin bisa diterapkan tanpa ada perubahan rezim dan sistem yang diberlakukan sekarang. Rezim yang sangat pro kapital dan sistem kapitalisme sekuler ini adalah sumber masalahnya. Oleh karena itu harus ada perubahan secara fundamental terhadap tatanan kehidupan yang rusak dan merusak ini. Yaitu harus kembali kepada penerapan hukum-hukum Allah SWT. (***) Penulis asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result