Pasangan AMIN menyusun kembali konsep “Nelayan Untung,” yang memiliki paradigma yang kuat: pertama, untuk kemajuan. Ada banyak stakeholders yang bangga dengan visi kerja pasangan AMIN yang harus disertai atensi kerja dan mengukur indikator keberhasilan.
Pasangan AMIN, sudah membaca bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai buruk dalam menjamin kehidupan masyarakat pesisir. Karena, belum ada unsur perbaikan bagi masyarakat kelas bawah seperti nelayan. Model indikatornya realistis, pemerintah dinilai baik dan berhasil oleh rakyatnya ketika pembangunan dan kebijakan itu menciptakan rasa manis dan bahagia.
Pandangan kedua, untuk kedaulatan. Penenggelaman kapal sering menjadi isu bunglis (nebeng) poros maritim sebagai tafsir dan tanda berdaulatnya Indonesia dimata asing. Ini yang salah ditafsirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana tugas dan peran kebijakan dari visi poros maritim. Agenda berantas IUUF menjadi trendmark kedaulatan. Namun tak bernilai apa-apa, karena tak seiring sejalan dengan keuntungan yang didapatkan nelayan.
Pandangan ketiga, untuk Nelayan Untung dan Sejahtera, cara merealisasikan program pemerintah kedepan, memang harus rigit hingga tercapai aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Tentu, semua itu untuk kesejahteraan. Namun, bisa ditelaah lebih jauh, kalau kebijakan itu tanpa ada pemetaan, riset kajian dan dampak keuntungan sosial ekonomi. Maka kebijakan itu menyakitkan sekali.
Maka kedepan, Pasangan AMIN meramu kalimat “Nelayan Bisa Menabung,” tentu memiliki spirit yang bisa meningkatkan taraf hidup nelayan. Melalui berbagai terobosan.penting seperti perizinan, pembagian alat tangkap, market (harga pasar), Nilai Tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya, dan pemberantasan ilegal fishing.
Pasangan AMIN telah merefleksikan bahwa kebijakan yang ada selama ini sangat tidak relevan dengan kebutuhan nelayan. Walaupun semua kebijakan bermuara pada kesejahteraan. Sebaliknya terjadi kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kriminalitas.
Banalitas terhadap nelayan itu terjadi akibat kebijakan pelarangan alat tangkap. Ditambah lagi, kebijakan yang melibat unsur investasi oligarki yang jauh dari cita-cita kerakyatan. Kedepan Pasangan AMIN diharapkan sebagai akselerasi program kelautan dan perikanan.
Discussion about this post