PENASULTRA.ID, JAKARTA – Perpanjangan tenggat waktu pengumpulan data dalam Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) tahun 2022 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai menunjukan hasil yang signifikan.
Hingga Jumat 4 November 2022, BKKBN telah memutakhirkan 26,6 juta atau 60 persen dari target sasaran 39,2 juta data keluarga di Indonesia untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangannya berpesan kepada provinsi yang capaiannya masih rendah untuk bekerja lebih keras lagi untuk mensukseskan pemutakhiran PK-21 yang datanya akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.
“Ini harus ada strategi khusus paling tidak sekarang formulir yang baru datang harus segera didistribusikan, kemudian dilakukan orientasi dan baru pelaksanaan pengumpulan data. Jangan lupa ini harus dipantau betul oleh posko yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi dan kalau ada kesulitan di lapangan baru segera di respon ke help desk yang ada di pusat,” kata Teguh.
Teguh pun mengimbau kepada seluruh kepala perwakilan BKKBN di provinsi untuk ikut mensukseskan pemutakhiran PK-21 yang saat ini sedang berlangsung di lapangan.
“Harapannya tentu saja kepada kawan-kawan di perwakilan provinsi memantau di lapangan dan kawan-kawan di lapangan betul-betul harus memantau, memastikan agar proses pemutakhiran PK-22 ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Artinya PLKB mengawal para kader yang sebagai enumerator. Sebagai kader pendata melakukan observasi, wawancara dengan apa adanya sehingga menghasilkan data yang valid,” kata dia.
Lebih lanjut Teguh berharap pemutakhiran PK-21 dapat berjalan dengan baik hingga tahap akhir yakni Desember 2022, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk kemudian diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) untuk lebih menajamkan sasaran yakni penduduk dengan miskin ekstrem.
Berdasarkan hasil monitoring di dashboard https://monevpemutahiranpk22-pdn.bkkbn.go.id per tanggal 3 November 2022 pukul 21.00 WIB, progres pemutakhiran telah mencapai 26.682.971 Kepala Keluarga (KK) atau 60% dari dari target sebesar 39,2 juta KK.
Sebelumnya, BKKBN memperpanjang tenggat waktu pengumpulan data pemutakhiran PK-21 hingga akhir November 2022 lantaran belum mencapai target yang ditentukan pada 31 Oktober 2022 lalu.
Adapun, Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi yang capaiannya tertinggi yakni 291.866 dari target 289.975 atau 100,65%. Peringkat kedua ada Jawa Tengah dengan capaian 5.296.546 dari target 5.670.646 atau 93,40%.
Sementara itu Yogyakarta ada diurutan ketiga dengan capaian 693.750 dari target 747.200 atau 92,85%. Sedangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jambi ada di posisi keempat dan kelima. Capaian NTB sendiri sebesar 708.093 dari target 797.781 atau 88,76%. Sementara Jambi capaiannya 548.047 dari target 648.462 atau 84,51%.
Discussion about this post