Bupati kader PDIP tersebut pasti akan patuh dan tunduk pada KPK yang mengendalikan kekuasaan, meski harus pergi dan menghadapi partainya sendiri di Pilkada Sumut. Bupati, kader PDIP tersebut akan siap menyandang predikat sebagai “penghianat” demi janji, proteksi dari semua potensi masalah yang muncul dari jabatannya sebagai bupati.
Akhirnya, demi dan atas nama kekuasaan baik karena bujuk rayu, atau tekanan, bupati, kader PDIP tersebut akan bersatu, bersekutu dengan KPK demi melawan dan mengalahkan (lagi) PDIP di Sumut. Tetapi, meski banyak kader PDIP pergi, menjadi penghianat, akan banyak energi baru PDIP yang siap menghadapi KPK.
Meski KPK berhasil menggunakan perangkat kekuasaan dalam Pilpres, namun dalam Pilkada Sumut, PDIP akan melawan. Kader PDIP akan terus tegak lurus pada konstitusi, “taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat”.
Kader PDIP akan terus melawan hegemoni kekuasaan yang dilakukan KPK.(***)
Penulis adalah Fungsionaris PDIP Sumut
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post