Demi Keutuhan dan Keberlanjutan PDIP

Oleh: Sutrisno Pangaribuan

Sebagai kader partai, kami mengapresiasi kegiatan “Partai Memanggilmu: Apel Siaga Satgas PDI Perjuangan Sumut”, Sabtu (10/8/2024). Pada kegiatan bersama dengan ujung tombak sekaligus benteng penjaga partai tersebut juga diserahkan surat tugas kepada calon gubernur (Cagub) Sumut 2024-2029.

PDIP memperkenalkan Cagub kepada basis partai, kader yang memakai seragam dan atribut partai 24 jam/hari. Mereka yang tetap setia menjaga kantor-kantor partai di saat pimpinan dan kader partai lainnya tidur (istirahat malam).

Surat tugas kita maknai sebagai bagian dari ujian terakhir dari PDIP kepada Cagub. Statusnya belum final, dan masih dapat berubah sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan partai. Maka PDIP tetap memegang kendali, meski memberi otoritas terbatas kepada Cagub.

Urusan yang bersifat ideologi, strategi, kriteria tetap menjadi hak DPP PDIP. Urusan Cagub terbatas pada memberi daftar nama kepada PDIP untuk dipilah, dipilih dan diputuskan.

PDIP sebagai kelanjutan dari PDI yang merupakan hasil fusi (11/1/1973) dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), maka PDIP adalah satu-satunya partai nasionalis di Indonesia yang memiliki akar dan ikatan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah panjang tersebutlah yang membuat PDIP tetap kokoh dan kuat, meski badai politik kerap menghantam. Pasca reformasi, PDIP selalu mengusung kader sendiri dengan kriteria yang jelas, tegas dan mengakomodasi pluralitas Sumut.

Era pemilihan di DPRD, PDIP mengusung Letjend (Purn.) Rizal Nurdin-Rudolf Pardede (menang). Era Pilkada langsung, mengusung Mayjend (Purn.) Tritamtomo-Benny Pasaribu (2008), Effendi Simbolon-Djumiran Abdi (2013), Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (2018). Meski kalah di 3 Pilgub terakhir, namun PDIP tetap setia pada prinsip mengusung kader sendiri dan heterogen.

Semua Cagub patuh dan tunduk kepada PDIP, termasuk dalam menentukan Cawagub. Tidak ada Cagub yang berani memberi syarat dan kriteria kepada PDIP. Proses demokrasi merdeka tetap berjalan namun keputusan akhir tetap dalam kendali PDIP, bukan pihak lain, apalagi Cagub.

Konsistensi DPP PDIP pada latar belakang sejarah, ideologi, dan kesetiaan pada nilailah yang membuat PDIP hingga saat ini diterima, dicintai dan dipilih oleh para kaum republikan di Sumut.

Jelang penyerahan rekomendasi untuk didaftarkan ke KPU menjadi momentum, titik kritis dan persimpangan jalan. Jika salah memilih Cawagub karena keinginan menang, maka bahaya bagi PDIP.

Pilgub bisa menang, tetapi PDIP akan ditinggal oleh basis utamanya karena kepentingan pragmatis. Maka upaya mengubah komposisi pasangan Cagub-Cawagub sesuai selera dan pesanan berbahaya. Jika sebelumnya wajib mengakomodasi kepelbagaian, warna-warni, kini dipaksa homogen, dan sewarna. Skenario yang akan berdampak buruk bagi masa depan PDIP di Sumut.