Di Tengah Tahun Politik, AK PWI Pusat 2024 Kembali Digelar

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Anugerah Kebudayaan PWI Pusat (AK PWI Pusat) kembali digelar pada puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta di tengah rangkaian proses pesta demokrasi Pemilu 2024 atau di tengah tahun politik. Sosialisasi AK PWI Pusat dilaksanakan pada Jumat 11 Agustus 2023 yang dilakukan secara luring dan daring via zoom. Tampil sebagai narasumber Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, dan Ketua Pelaksana AK PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono. Sosialisasi itu diikuti oleh PWI Provinsi seluruh Indonesia, APKASI dan APEKSI, perwakilan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintahan kota (pemkot). “Kami berharap bupati dan wali kota yang masih aktif sampai 2024, bisa mengikuti AK PWI Pusat 2024,” ujar Atal saat membuka sosialisasi AK PWI Pusat 2024. Atal mengungkapkan sejak AK PWI Pusat pertama diselenggarakan pada HPN 2016 di Lombok sampai AK PWI ke-5 pada HPN 2023 di Medan, sudah 48 bupati dan wali kota yang mendapat penghargaan tersebut. Bupati dan wali kota yang pernah menerima AK PWI Pusat antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi Menteri PAN RB dan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. “Menurut hemat saya, pers dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, kalau kita renungkan, bukankah pers lahir dari rahim kebudayaan. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, kebudayaan meliputi alam gagasan/ide, alam sistem kemasyarakatan. dan alam benda/hasil karya,” katanya. Atal menekankan dunia pers adalah dunia yang sarat dengan ide/gagasan untuk menegakkan kebenaran lewat informasi yang objektif. Karena lahir dari kebudayaan, maka wajar jika pers di negara yang satu dan di negara lain berbeda dalam bahasa, pendekatan, dan lain-lain. Kode Etik Jurnalistik itulah pedoman profesi wartawan Indonesia. “Kalau kita bicara tentang kebudayaan, UNESCO tahun 2017 telah menyatakan Indonesia adalah super power di bidang kebudayaan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo menyebut berkali-kali DNA bangsa kita adalah kebudayaan,” ujar Atal. Dalam konteks pesta demokrasi Pemilu 2024, PWI mendorong terwujudnya Pemilu yang tidak hanya jujur, adil, rahasia, tapi juga beradab. Untuk mewujudkan itu, kita mesti berpulang pada politik yang berkebudayaan. “Kita selama ini telah terjebak pada politik transaksional, yang berakibat merusak moral bangsa, dan maraknya praktik korupsi dari pusat hingga pelosok desa,” katanya. Menurut Atal, pendekatan kebudayaan dalam konteks demokrasi, ia tidak memecah belah, tapi menyatukan. Ia tidak membenci, tapi menghargai, dan toleransi. Dia tidak hanya minta suara, tapi juga mau mendengar suara sekeras apa pun, dari rakyat pemilik suara. “Saya ingin menutup sambutan ini dengan berterima kasih pada APKASI dan APEKSI, para pengurus PWI Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membantu setiap kali AK PWI digelar. Tentu saja, kami terus mohon bantuan dan dukungannya untuk AK PWI 2024,” harapnya. “Apresiasi saya berikan kepada saudara Yusuf Susilo Hartono, selaku penggagas dan pelaksana AK PWI, bersama timnya, yang telah bekerja setiap tahun menggelar acara ini. AK PWI adalah salah satu program baik dari era Ketum PWI Pusat Pak Margiono (alm) yang saya lanjutkan dengan penuh penghormatan,” tambah Atal Depari yang baru saja menerima gelar adat Dayak “Omas Pena Setya Jaya” dari Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana yang menjadi salah seorang penerima AK PWI Pusat pada HPN 2022 lalu. “Jujur saya kaget dan berterima kasih, karena saya kini menjadi warga adat Dayak,” ujar Ketum PWI Pusat Atal Depari. Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi memberi apresiasi penyelenggaraan AK PWI Pusat selama ini. Ia mengatakan tema AK PWI Pusat 2024, yaitu “Inovasi Budaya Lokal Unggulan untuk Memperkuat Identitas Daerah” memberi ruang yang luas untuk dimaknai. Yusuf Susilo Hartono yang menjadi penggagas dan pelaksana AK PWI Pusat sejak 2016 menjelaskan soal tema dan ketentuan teknis apa yang harus dilakukan bupati atau wali kota yang ingin mengikuti AK PWI Pusat 2024. “Yang pertama adalah harus mendaftar ke PWI Pusat baik melalui PWI di daerah, APEKSI atau APKASI maupun Dinas Kominfo di daerah,” jelasnya. Pendaftaran dan pengajuan proposal serta video dapat diajukan pada 2 Agustus–2 November 2023. Yusuf juga menjelaskan secara detail mengenai syarat teknis proposal dan video yang harus dipresentasikan oleh bupati atau wali kota untuk penjurian. Penjurian diselenggarakan pada 3–10 November 2023. Dari yang mengajukan itu, 10 bupati/wali kota dipilih sebagai nomine untuk mendapatkan AK PWI Pusat berupa trofi Abyakta. Trofi ini akan diserahkan Ketua Umum PWI Pusat disaksikan Presiden RI Joko Widodo pada HPN 2024. Kesepuluh nomine tersebut wajib mempresentasikan proposal dan video di depan tim juri pad 19–20 Desember 2023 di Kantor PWI Pusat, Jakarta. Bupati/wali kota yang terpilih jadi nomine harus mengenakan pakaian adat saat presentasi. “Kami juga akan membuat buku Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2024 berisi tentang profil para bupati dan wali kota penerima AK PWI Pusat 2024,” pungkas Yusuf Susilo Hartono. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtube.com/watch?v=TsIcGWIe0ik&feature=share

No Result