PENASULTRA.ID, JAKARTA – Anugerah Kebudayaan PWI Pusat (AK PWI Pusat) kembali digelar pada puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta di tengah rangkaian proses pesta demokrasi Pemilu 2024 atau di tengah tahun politik.
Sosialisasi AK PWI Pusat dilaksanakan pada Jumat 11 Agustus 2023 yang dilakukan secara luring dan daring via zoom. Tampil sebagai narasumber Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, dan Ketua Pelaksana AK PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono.
Sosialisasi itu diikuti oleh PWI Provinsi seluruh Indonesia, APKASI dan APEKSI, perwakilan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintahan kota (pemkot).
“Kami berharap bupati dan wali kota yang masih aktif sampai 2024, bisa mengikuti AK PWI Pusat 2024,” ujar Atal saat membuka sosialisasi AK PWI Pusat 2024.
Atal mengungkapkan sejak AK PWI Pusat pertama diselenggarakan pada HPN 2016 di Lombok sampai AK PWI ke-5 pada HPN 2023 di Medan, sudah 48 bupati dan wali kota yang mendapat penghargaan tersebut.
Bupati dan wali kota yang pernah menerima AK PWI Pusat antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi Menteri PAN RB dan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat.
“Menurut hemat saya, pers dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, kalau kita renungkan, bukankah pers lahir dari rahim kebudayaan. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, kebudayaan meliputi alam gagasan/ide, alam sistem kemasyarakatan. dan alam benda/hasil karya,” katanya.
Atal menekankan dunia pers adalah dunia yang sarat dengan ide/gagasan untuk menegakkan kebenaran lewat informasi yang objektif. Karena lahir dari kebudayaan, maka wajar jika pers di negara yang satu dan di negara lain berbeda dalam bahasa, pendekatan, dan lain-lain. Kode Etik Jurnalistik itulah pedoman profesi wartawan Indonesia.
“Kalau kita bicara tentang kebudayaan, UNESCO tahun 2017 telah menyatakan Indonesia adalah super power di bidang kebudayaan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo menyebut berkali-kali DNA bangsa kita adalah kebudayaan,” ujar Atal.
Dalam konteks pesta demokrasi Pemilu 2024, PWI mendorong terwujudnya Pemilu yang tidak hanya jujur, adil, rahasia, tapi juga beradab. Untuk mewujudkan itu, kita mesti berpulang pada politik yang berkebudayaan.
“Kita selama ini telah terjebak pada politik transaksional, yang berakibat merusak moral bangsa, dan maraknya praktik korupsi dari pusat hingga pelosok desa,” katanya.
Menurut Atal, pendekatan kebudayaan dalam konteks demokrasi, ia tidak memecah belah, tapi menyatukan. Ia tidak membenci, tapi menghargai, dan toleransi. Dia tidak hanya minta suara, tapi juga mau mendengar suara sekeras apa pun, dari rakyat pemilik suara.
“Saya ingin menutup sambutan ini dengan berterima kasih pada APKASI dan APEKSI, para pengurus PWI Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membantu setiap kali AK PWI digelar. Tentu saja, kami terus mohon bantuan dan dukungannya untuk AK PWI 2024,” harapnya.
Discussion about this post