Oleh: Fadil Maman
Dunia pendidikan Indonesia tengah berada pada persimpangan besar. Di satu sisi, tuntutan global mengharuskan lahirnya generasi muda yang kompetitif, inovatif, dan adaptif. Namun di sisi lain, realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan sarana dan prasarana yang menghambat pencapaian cita-cita itu.
Menurut BPS 2024, sekitar 36 persen sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih berstatus rusak berat. Bahkan, laporan lapangan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, mencatat lebih dari 40 sekolah dasar masih mengandalkan ruang kelas darurat berbahan kayu dan seng.
Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan bahwa revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek renovasi gedung jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk membangun fondasi pendidikan modern yang berdaya saing global.
Revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik sekolah, tetapi juga mengubah kualitas proses belajar-mengajar. Beriringan dengan itu, percepatan digitalisasi menjadi pilar kedua yang menopang transformasi. Keduanya—revitalisasi dan digitalisasi—ibarat dua sayap yang harus bergerak serempak agar pendidikan Indonesia mampu terbang tinggi menghadapi era disrupsi.
Revitalisasi sekolah diposisikan sebagai upaya terukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Kemendikdasmen 2025 mencatat, sebanyak 13.000 sekolah dan madrasah telah masuk dalam program revitalisasi.
Dari jumlah itu, 10.440 satuan pendidikan ditetapkan sebagai prioritas karena kondisinya paling memprihatinkan, mulai dari ruang kelas bocor, laboratorium kosong, toilet tidak berfungsi, hingga perpustakaan tanpa koleksi buku.
Program ini adalah bagian dari komitmen nasional untuk menghadirkan mutu pendidikan merata di seluruh wilayah.
Revitalisasi menyasar sarana inti—ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, laboratorium, perpustakaan, toilet, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS)—sebagai basis terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Seperti diyakini banyak pihak, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di panggung global.
Namun revitalisasi tidak bisa dibebankan pada pemerintah pusat semata. Program ini adalah tanggung jawab bersama yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci: tanpa gotong royong, sulit membayangkan mimpi menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa bisa terwujud.
Fakta Lapangan: Kesenjangan yang Menganga
Di balik gencarnya program revitalisasi, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi luka lama yang belum sembuh. Laporan Kemendikbudristek 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 45 ribu sekolah dasar dan menengah di Indonesia tercatat dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Angka ini setara dengan hampir 28 persen total sekolah nasional.
Kesenjangan semakin terlihat di daerah-daerah terpencil. Di Kabupaten Jayawijaya, Papua, sejumlah sekolah dasar masih menggelar kegiatan belajar di rumah warga karena bangunan sekolah rusak parah. Sementara di Kalimantan Barat, sekitar 29 persen sekolah menengah belum memiliki perpustakaan yang layak, sehingga siswa tidak memiliki akses memadai terhadap bahan bacaan pendukung.
Tidak hanya infrastruktur, dampak sosial dari kesenjangan ini pun terasa nyata. Data BPS 2023 mencatat bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP di wilayah 3T mencapai 4,2 persen, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 2,3 persen.
Banyak anak akhirnya memilih berhenti sekolah dan membantu orang tua bekerja karena fasilitas belajar di sekolah tidak mendukung. Keterbatasan ini berimbas pada migrasi pendidikan. Orang tua di daerah tertinggal yang mampu secara ekonomi cenderung mengirim anak mereka ke kota besar agar mendapat fasilitas yang lebih baik. Namun, pilihan ini justru memperlebar jurang antara keluarga mampu dan kurang mampu.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren global. Menurut World Bank 2023, negara tetangga seperti Malaysia telah mencapai 90 persen sekolah dengan akses laboratorium sains dan komputer, sementara Indonesia masih tertahan di angka 62 persen.
Keterbatasan fasilitas ini berimplikasi langsung pada rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia, yang tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, di mana Indonesia menempati peringkat 69 dari 81 negara.
Situasi ini memperlihatkan bahwa revitalisasi sekolah bukan semata proyek pembangunan fisik, melainkan sebuah strategi nasional untuk menutup jurang ketidakadilan pendidikan. Tanpa intervensi menyeluruh, generasi muda di daerah 3T akan terus berada dalam lingkaran keterbatasan, sulit bersaing dengan siswa di kota besar maupun dengan generasi muda di negara tetangga yang lebih siap menghadapi era digital dan globalisasi.
Revitalisasi dan Digitalisasi Berjalan Seiring
Transformasi pendidikan Indonesia memasuki babak baru. Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran kini ditempatkan sebagai dua strategi utama yang berjalan berdampingan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, pembangunan fisik tanpa digitalisasi hanya akan menghasilkan sekolah dengan wajah lama dalam gedung baru.
“Peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi prioritas. Tahun ini, 10.440 satuan pendidikan direvitalisasi. Dana pembangunan ditransfer langsung ke rekening sekolah agar pelaksanaan lebih cepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya dalam keterangan pers, September 2025.
Namun revitalisasi fisik hanyalah salah satu sisi. Pemerintah juga mempercepat pengadaan smart classroom yang dilengkapi smart TV, perangkat audio-visual, serta jaringan internet sekolah. Langkah ini dipandang penting bukan hanya untuk memperluas akses sumber belajar berkualitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa siswa Indonesia terbiasa dengan ekosistem digital global yang kini menjadi standar kompetensi abad ke-21.
Fenomena ini mencerminkan perubahan tren global yang tidak bisa diabaikan. Data Kemendikbudristek 2023 menunjukkan, pascapandemi proporsi siswa yang menggunakan internet untuk belajar meningkat signifikan. Akan tetapi, kesenjangan antar jenjang masih menganga: hanya 35,9 persen siswa SD yang rutin memanfaatkan internet untuk belajar, dibandingkan dengan 91 persen di SMA/SMK.
Gap ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh terfokus di kota besar saja. Dibutuhkan strategi afirmatif, mulai dari subsidi internet, penyediaan perangkat di sekolah, hingga pelatihan literasi digital dasar bagi siswa di daerah terpencil.
Digitalisasi juga telah mengubah wajah pedagogi. Buku teks digital, media interaktif, hingga simulator virtual kini mulai diperkenalkan.
Guru yang sebelumnya terbatas pada metode ceramah, kini ditantang menggunakan presentasi multimedia, video pembelajaran, dan platform kolaboratif online.
Menurut laporan APJII 2024, tingkat penetrasi internet di kalangan pelajar mencapai 78,9 persen, tetapi distribusinya timpang. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, akses internet stabil dan memungkinkan pembelajaran hybrid berjalan baik. Sebaliknya, di banyak desa sinyal masih menjadi masalah klasik; siswa harus berjalan beberapa kilometer hanya untuk mendapat jaringan.
Selain persoalan infrastruktur, tantangan berikutnya adalah kesiapan tenaga pendidik. Tidak semua guru memiliki keterampilan memanfaatkan perangkat digital secara maksimal. Studi Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa hanya 47 persen guru SMP yang merasa percaya diri menggunakan media interaktif dalam pembelajaran daring. Kesenjangan kompetensi guru ini bisa menjadi penghambat apabila tidak diimbangi dengan pelatihan berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, digitalisasi pendidikan juga membawa implikasi sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin berisiko tertinggal karena keterbatasan perangkat pribadi. Survei SMERU Research Institute 2023 mencatat bahwa hanya 52 persen rumah tangga miskin yang memiliki perangkat gawai layak untuk pembelajaran daring.
Kondisi ini menegaskan bahwa distribusi laptop atau tablet gratis bagi siswa di wilayah rentan perlu masuk ke dalam kebijakan jangka panjang, agar digitalisasi tidak melahirkan “kelas sosial baru” di dunia pendidikan. Dengan begitu, revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran tidak bisa dipandang sebagai dua agenda yang terpisah.
Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi: infrastruktur fisik menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman, sementara digitalisasi membuka akses ke dunia pengetahuan tanpa batas. Tanpa keduanya, sulit membayangkan pendidikan Indonesia mampu bersaing di era globalisasi yang sarat teknologi dan disrupsi.
Discussion about this post