PENASULTRA.ID, KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk di Kantor Pusat Bank Sultra, Rabu 27 Agustus 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Sultra dengan agenda utama pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI beserta anggota dan rombongan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, Dewan Komisaris Bank Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, serta pejabat terkait.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menegaskan pentingnya pembenahan pengelolaan BUMD di daerah. Sebab banyak permasalahan muncul karena penunjukan komisaris yang tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan daerah.
“Kami bersama Komisi II DPR RI mendorong adanya regulasi yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola BUMD. Salah satunya dengan memastikan calon komisaris yang ditunjuk benar-benar memiliki kapasitas, bukan sekadar penempatan jabatan bagi yang sudah purna tugas,” kata Ribka.
Ia memberikan perhatian khusus terhadap pinjaman pemerintah daerah melalui BPD untuk pembangunan infrastruktur dan mengingatkan agar daerah lebih berhati-hati karena berpotensi meninggalkan beban utang saat terjadi pergantian kepala daerah.
“Pinjaman daerah harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami harapkan Gubernur dan Bupati lebih cermat dalam mengambil kebijakan pinjaman melalui bank daerah,” ujar Ribka.
Ia juga menekankan agar pengelolaan CSR Bank Sultra dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI yang konsisten memberikan pengawasan terhadap BUMD, termasuk Bank Sultra.
“Tujuan kami adalah membantu pemerintah daerah agar perbankan sehat, manajemen keuangan berjalan baik, dan peran BUMD semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah,” Ribka menambahkan.
Sementara itu, Wagub Sultra, Hugua mengapresiasi kunjungan Pemerintah Pusat serta Komisi II DPR RI ke Bank Sultra. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus kehormatan bagi Sultra.
“Selamat datang di Bumi Anoa. Kehadiran Ketua Komisi II, anggota DPR RI, dan Ibu Wamen tentu menjadi kebanggaan bagi kami di Sultra. Semoga kunjungan ini membawa manfaat, khususnya dalam penguatan peran Bank Daerah agar lebih berkontribusi bagi pembangunan ekonomi di daerah,” kata Hugua.
Menurutnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sultra saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk syarat modal inti minimum sebesar Rp3 triliun yang belum terpenuhi. Untuk itu, pihaknya sedang menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Jatim sebagai langkah strategis.
“Kami berharap dukungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri agar Bank Sultra sebagai BUMD benar-benar dapat menjadi milik daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat Sultra,” ujar Hugua.
Discussion about this post