PENASULTRAID, JAKARTA – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) karena terkesan melindungi oligarki.
Desakan FNI ini menyusul kinerja Menteri KKP yang tidak konsisten atas instruksi Presiden dan pembiaran selama pagar laut itu ada.
Kalau tidak viral, kata Rusdianto maka tidak akan ada tindakan yang diambil oleh Sakti Wahyu Trenggono pada saat proses pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Bekasi, Maros Sulsel, Serang, Lampung, Bali, dan Sidoarjo tanpa pengawasan.
“Faktanya, Menteri KKP selama ini berpihak kepada oligarki, selaras dengan seluruh kebijakan-kebijakannya, baik itu ekspor pasir laut, reklamasi, ekspor benih bening lobster, dan dugaan investasi bodong di berbagai pulau-pulau terluar dan terdalam di Indonesia,” beber Rusdianto dalam keterangannya, Sabtu 8 Februari 2025.
Rusdianto menilai, Menteri KKP tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga memicu kegaduhan publik.
Padahal jelas KKP punya instrumen Dirjen Tata Ruang Laut yang bisa mengawasi lebih ketat. Tentu mereka memiliki kewenangan yang cukup. Akan tetapi mereka mengabaikan regulasi dan undang-undang sehingga pembangunan pagar laut tersebut bebas dari pengawasan.
Discussion about this post