PENASULTRAID, JAKARTA – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) karena terkesan melindungi oligarki.
Desakan FNI ini menyusul kinerja Menteri KKP yang tidak konsisten atas instruksi Presiden dan pembiaran selama pagar laut itu ada.
Kalau tidak viral, kata Rusdianto maka tidak akan ada tindakan yang diambil oleh Sakti Wahyu Trenggono pada saat proses pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Bekasi, Maros Sulsel, Serang, Lampung, Bali, dan Sidoarjo tanpa pengawasan.
“Faktanya, Menteri KKP selama ini berpihak kepada oligarki, selaras dengan seluruh kebijakan-kebijakannya, baik itu ekspor pasir laut, reklamasi, ekspor benih bening lobster, dan dugaan investasi bodong di berbagai pulau-pulau terluar dan terdalam di Indonesia,” beber Rusdianto dalam keterangannya, Sabtu 8 Februari 2025.
Rusdianto menilai, Menteri KKP tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga memicu kegaduhan publik.
Padahal jelas KKP punya instrumen Dirjen Tata Ruang Laut yang bisa mengawasi lebih ketat. Tentu mereka memiliki kewenangan yang cukup. Akan tetapi mereka mengabaikan regulasi dan undang-undang sehingga pembangunan pagar laut tersebut bebas dari pengawasan.
“Itu artinya Menteri KKP masih satu instruksi dengan Presiden Joko Widodo yang merupakan satu kelompok dalam menggarap beberapa kebijakan seperti ekspor pasir laut, reklamasi dan ekspor benih bening lobster,” sorot Rusdianto lagi.
Secara tegas, Rusdianto bahkan menyebut Menteri KKP tidak sejalan dengan visi presiden Prabowo Subianto. Menteri KKP hanya sejalan dengan visi mantan Presiden Joko Widodo.
Hal itu terlihat ketika Sakti Wahyu Trenggono membantah sendiri instruksi Prabowo kepada TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut dan menuntaskan masalah-masalah kerusakan ekosistem di pesisir Tangerang.
“Menteri yang tidak seirama dengan Presiden, apalagi sampai memicu kegaduhan. Sudah sepatutnya dicopot dan layak direshuffle demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” tegas Rusdianto.
Discussion about this post