Dua Paslon Bacakada Muna Ikuti Deklarasi Pilkada Damai

PENASULTRA.ID, MUNA – Jelang pesta Pemilukada serentak 9 Desember 2020 di Bumi Sowite, dua pasangan bakal calon kepala daerah (Bacakada) mengikuti deklarasi Pilkada damai dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Prokes) yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Muna, Selasa 22 September 2020.

Pada deklarasi itu, pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Muna LM Rusman Emba-Bahrun Labuta dan LM Rajiun Tumada-La Pili berjanji siap menang dan menerima kekalahan.

Dua pasangan itu juga sepakat melaksanakan Pilkada aman, damai, menjaga Kamtibmas, mematuhi Prokes Covid-19 dalam seluruh tahapan yang digelar KPU dan berjanji untuk menerapkan pola hidup sehat serta menjadi pelopor dan tidak melanggar prokes Covid-19.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Muna AKBP Debby Asri Nugroho mengatakan, pelaksanan pemilukada di Muna diharapkan dapat memberikan suri tauladan bagi simpatisannya, untuk bisa menciptakan situasi kamtibmas dimasa Pilkada agar berjalan dengan kondusif dan damai.

Untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, Debby mengungkapkan, pihkanya telah melakukan langkah deteksi dini, pendekatan persuasif dan mencari solusi serta memberi pemahaman akan dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, lanjut perwira dua melati di pundaknya itu menjelaskan, pihak kepolisian terus bersinergi dengan KPU, Bawaslu dan stakeholder untuk bisa memberikan penekanan kepada masyarakat, tentang pentingnya prokes.

“Penerapan disiplin protokol kesehatan di Pilkada Muna harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, agar dalam penerapannya sama-sama bertanggung jawab, baik dari pemerintah maupun dari seluruh lapisan masyarakat. Dari pemerintah sendiri agar bisa mengayomi dan melindungi rakyatnya serta memberikan edukasi ke masyarakat betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada yang akan digelar,” kata Debby, Selasa 22 September 2020.

Debby mengatakan, pada pesta demokrasi lima tahunan ini, jumlah massa akan dibatasi. Kegiatan di ruang terbatas maksimal dihadiri 50 orang, sedangkan untuk kegiatan rapat terbuka maksimal 100 orang.

Ia menyebut, untuk sanksi bagi pihak yang melanggar prokes di Pilkada mendatang terdapat Undang-undang (UU) karantina dan UU kesehatan.

“Jadi untuk ancaman, kita lihat di UU yang telah diterapkan, namun memiliki tahap seperti teguran, himbauan, sanksi sosial. Kalau mengenai masalah denda itu adalah Perda. Tapi jika sampai pada mengganggu Kamtibmas maka penerapannya pada UU Karantina dan UU kesehatan,” tutupnya.

Penulis: Sudirman Behima

Editor: Bas