Hak Menyusui Bagi Ibu yang Bekerja

Oleh: Wa Ode Zuliarti, SH., MH Salah satu hak anak yang sangat mendasar adalah dalam hal pemenuhan gizi yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan bayi akan air susu ibu (ASI). Begitu pentingnya ASI bagi pertumbuhan fisik anak, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merekomendasikan pemberian ASI pertama kali dilakukan satu jam setelah bayi dilahirkan. ASI tersebut adalah ASI eksklusif, yaitu ASI yang tanpa tambahan makanan dan minuman, juga tanpa air putih. Pemberian ASI eksklusif pada anak juga merupakan salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan pada 1000 hari pertama lahir. Pemberian ASI memberikan manfaat baik bagi ibu maupun bayinya. Tentunya ini sejalan dengan hak anak, begitu pula hak setiap Ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada anaknya. Tetapi keadaan tersebut tidak selamanya mudah, terlebih lagi bagi seorang ibu yang berstatus sebagai pekerja yang tentu saja tidak dapat menghabiskan banyak waktu di rumah bersama anak dikarenakan harus kembali bekerja setelah masa cuti melahirkan berakhir. Lantas, bagaimana pemberian ASI eksklusif diberikan kepada bayi apabila memiliki ibu yang bekerja di luar rumah? Sudahkah kantor-kantor atau tempat umum menyediakan ruang laktasi untuk para ibu menyusui? Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya pemerintah sejak lama sudah mendukung adanya penyediaan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Hal ini bisa terlihat pada Pasal 128 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWa8moRPoIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Tempat bekerja diwajibkan memberi kesempatan kepada ibu untuk menyusui bayinya sesuai dengan Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi, pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Hak menyusui bagi ibu juga terdapat dalam Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah dan pemda berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan terkait lainnya yang juga menjamin hak ibu menyusui terdapat dalam Pasal 128 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ibu mendapatkan jaminan bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemda dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Bahkan fasilitas khusus tersebut diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum pada instansi penyelenggara pelayanan publik juga harus menyediakan sarana/prasarana bagi ibu menyusui atau yang sering disebut dengan pojok laktasi. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam melaksanakan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Kesehatan, untuk menjamin hak bayi mendapatkan ASI ekslusif, dan memberikan perlindungan hukum kepada ibu bekerja yang menyusui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI ekslusif. PP Nomor 33 Tahun 2012, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Permenkes RI ini memberikan perlindungan hukum kepada ibu bekerja yang menyusui dengan membuat ketentuan bahwa pengurus tempat kerja harus mendukung program ASI eksklusif. Artinya, instansi pemerintah maupun perusahaan swasta sebenarnya telah menyediakan pojok laktasi sebagai fasilitas karyawan perempuan untuk aktifitas direct breastfeeding atau untuk melakukan penyimpanan ASI setelah Pumping. Tetapi penyediaan pojok laktasi ini hanya sebagai bentuk ketaatan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta terhadap peraturan yang berlaku yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan yang menyusui. Menyangkut sarana dan prasarana pendukung dalam pojok laktasi tersebut sangat minim seperti ketidaktersediaan sarana lemari pendingin untuk penyimpan ASI, Gel pendingin, cooler bag, alat steril botol ASI, meja dan kursi dengan sandaran, alat cuci botol dan perlengkapan ASI dan beberapa perlengkapan pendukung lainnya. Penulis: Dosen Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UHO Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/BDlNmtyQGDE

No Result