Presiden bukan sekadar milik protokol, melainkan pemimpin yang harus siap mendengar langsung suara rakyat melalui perantara jurnalis.
Jika jurnalis dibungkam, apalagi sampai dicabut hak liputnya, maka yang tercederai bukan hanya profesi pers, tetapi juga hak masyarakat untuk tahu. Demokrasi kita akan kehilangan ruh, karena transparansi digantikan oleh pengendalian informasi.
Harapan saya, BPMI dan aparat di sekitar Presiden bisa lebih bijak dalam bersikap. Jangan sampai tindakan mereka justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah anti-kritik. Sebaliknya, pemerintah harus menjadikan pertanyaan wartawan sebagai bahan evaluasi dan koreksi.
Karena pada akhirnya, pers bukanlah lawan pemerintah. Pers adalah mitra penting dalam menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat transparansi, dan mengawal marwah demokrasi.(***)
Penulis adalah Pemuda Pemerhati Ekonomi Nelayan (PPEN)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post