“Dengan kenaikan garis kemiskinan ekstrem dari USD 1,9 PPP menjadi USD 2,15 PPP oleh Bank Dunia, ada potensi peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrem,” jelas Chaerul, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat 18 Oktober 2024.
“Oleh karena itu, daerah harus siap dan bergerak cepat untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan,” lanjutnya.
Chaerul mendorong pemerintah daerah agar segera menyelaraskan program-program mereka dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harus mendukung target 100 hari pertama pemerintahan baru, yang mencakup inisiatif seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah.
Chaerul juga menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk segera menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029, yang terintegrasi dengan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Discussion about this post