Kemudian pemerintah pusat setiap kementerian terdapat beberapa eselon I setingkat Dirjen sehingga perampingan dilakuan sampai eselon II karena Dirjen masih dibantu oleh Direktor sebagai eselon II.
Sementara pemerintah provinsi memiliki satu eselon I yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi. Kemudian Sekda kabupaten kota hanya menduduki jabatan eselon II/A.
“Maka provinsi dan kabupaten kota masih membutuhkan eselon III yang membantu mengerjakan tugas-tugas Kepala Dinas sebagai pejabat eselon IIA,” kata Yuliarto dalam rilis Diskominfo Sultra.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah menjelaskan progres pembangunan dan reformasi birokrasi dan kelembagaan di Pemprov Sultra.
Menurut dia, beberapa program kerja Gubernur Sultra, H. Ali Mazi disampaikan, di antarannya pembangunan jalan Toronipa sebagai akses destinasi wisata nasional, pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah serta pembangunan perpustakaan internasional yang akan dirampungkan Juli tahun ini.
“Selama dua jam diskusi di ruangan Yuliarto. Kemudian diakhiri dengan pemberian majalah Garbarata edisi Desember 2020. Setelah penyerahan majalah tersebut, Yuliarto juga memuji konsep pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur H. Ali Mazi,” ungkap Ridwan Badallah.
Dikatakannya, uji kelayakan UPTD layanan penyiaran berkaitan dengan terbentuknya penyiaran lokal sekaligus nantinya dapat menyasar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dari aspek mikro ekonomi dapat menciptakan pertumbuhan pendapatan daerah (PAD), mengurangi pengeluaran publikasi (penyiaran) dan menciptakan balancing keuangan yakni PAD yang diterima dari sektor penyiaran bisa membiayai kebutuhan publikasi media cetak dan online,” pungkas Ridwan Badallah.(Adv/*)
Sumber: Kadis Kominfo Sultra M. Ridwan Badallah
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post