PENASULTRA.ID, JAKARTA – Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyarankan pemerintah untuk mengedepankan dialog dengan warga demi menyelesaikan konflik lahan di Rempang, Batam.
Saurlin berpendapat pemerintah tidak perlu mengerahkan pasukan atau aparat ke Rempang karena pengiriman pasukan tersebut dapat membuat eskalasi persoalan di sana menjadi semakin meningkat.
“Kita tentu tidak menginginkan ada eskalasi dan pengerahan aparat pasti menimbulkan eskalasi. Dideskalasi saja, aparat tidak perlu terlalu banyak di sana. Karena posisi masyarakat juga pasif di sana,” ujar Saurlin di Jakarta, Jumat 15 September 2023.
Saurlin menambahkan, Komnas HAM telah mengirimkan tim ke Rempang untuk memantau konflik antara warga Rempang dengan aparat keamanan terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
Kata dia, hasil pemantauan akan dijadikan bahan rekomendasi yang akan disampaikan Komnas HAM kepada pihak-pihak terkait. Ia mengatakan belum dapat menyampaikan hasil temuan tim di lapangan, karena khawatir akan mengganggu kerja tim jika disampaikan secara tidak utuh.
“Kita menghormati proses pemantauan yang sedang dilakukan teman-teman di sana. Kalau saya menyampaikan sesuatu justru akan menggangu, biarkan mereka mengumpulkan data dan informasi, investigasi dan lain sebagainya,” tambahnya.
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah turut pula menambahkan. Kata dia, konflik di Rempang merupakan rentetan panjang konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, Komnas HAM telah menerima 692 aduan dari masyarakat terkait konflik agraria sepanjang Januari-Agustus 2023. Adapun lima provinsi dengan aduan tertinggi konflik agraria, yaitu DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Kalau melihat 692 kasus dalam delapan bulan terakhir. Artinya setiap hari kurang lebih empat kasus yang kami terima di hari kerja terkait konflik agraria,” ujar Anis Hidayah.
Menurut Anis, sebagian besar konflik agraria tersebut terjadi di sektor pertanahan, perkebunan, infrastruktur, dan perumahan. Kata Anis, konflik ini diwarnai dengan kekerasan, pemaksaan penggusuran, dan kriminalisasi warga.
Anis juga menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap menimbulkan konflik agraria seperti di lima provinsi dengan kasus tertinggi di atas.
“Di satu sisi pembangunan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi tidak bisa dipungkiri dalam pembangunan dibarengi persoalan konflik agraria dan kekerasan terhadap warga,” tambahnya.
Discussion about this post