Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan Presiden Joko Widodo agar mencabut dan meninjau ulang regulasi pemerintah yang tidak berpihak kepada warga masyarakat dan mengabaikan hak asasi warga.
Sebelumnya (13/9), Presiden Jokowi menyebut ia telah menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait bentrok antara warga dengan aparat keamanan yang terjadi pada pekan lalu. Menurut Jokowi, persoalan di Rempang hanya karena persoalan komunikasi.
“Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah itu salah mengomunikasikan saja. Wong diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya yang belum tepat Nah, itu yang seharusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu 13 September 2023.
Esok harinya (14/9), Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mengirimkan 400 personel menyusul bentrok antara warga dengan aparat keamanan pada pekan lalu. Kata Listyo, pengerahan personel untuk pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang.
“Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” kata Sigit kepada wartawan, Kamis (14/9/2023) seperti dikutip dari humas.polri.go.id.
Proyek pengembangan Rempang Eco City masuk ke dalam daftar program strategis nasional (PSN) 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Peraturan itu disahkan pada 28 Agustus 2023.
Pemerintah pusat bersama BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi dengan nilai investasi hingga 2080 diproyeksikan mencapai Rp381 triliun.
Sumber: voaindonesia
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post