Oleh: Wahyu Alamsyah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus gunakan pendekatan teori Mercenary Corruption untuk melihat tindakan korupsi dalam kepentingan pribadi yang gunakan fasilitas kebijakan.
Apabila KPK gunakan teori itu, maka pemberantasan korupsi lebih mudah. Karena kebijakan bisa menyebabkan adanya transaksi tidak wajar. KPK tidak mesti ada bukti kwitansi atau nominal diatas kertas. Itu pentingnya pengawasan.
KPK perlu selidiki dugaan adanya kesepakatan timbal balik para pihak perusahaan ekspor benih bening lobster (BBL), pembeli, pemberi dan penerima yang sama-sama peroleh keuntungan, seperti pola pembentukan, penunjukan dan/atau panitia kerja dalam kebijakan ekspor benih lobster yang melibatkan semua pihak.
Kebijakan ekspor BBL itu, terdapat driver team yang bertanggung jawab memanggil, mencari, menetapkan perusahaan ekspor benih yang berakibat monopoli sehingga perkuat dugaan korupsi yakni menerima janji dan pemberian royalti (fee) dari sebuah jabatan yang merugikan negara.
Apalagi, pada bagian kesatu, kedua dan ketiga Permen 7 tahun 2024 menjelaskan penangkapan BBL untuk budidaya, penelitian (riset) dan pendidikan. Tak ada satu pun pasal, izinkan ekspor BBL dan izin budidaya di luar negeri.
Badan Layanan Umum (BLU) Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo juga tidak jelas peran dan fungsinya. Sebaiknya, sistem BLU ini dihapus saja, kalau hanya tugas membeli dan kumpulkan BBL dari koperasi nelayan dengan dua sistem yakni BBL untuk budidaya dan BBL untuk ekspor.
Peran ini sangat janggal karena tak sesuai dengan kebutuhan maupun fasilitas tempat budidaya. Apalagi proses ekspor BBL, dugaan kuatnya tak seimbang jumlah ekspor BBL dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh negara.
Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2024 tidak jelas, tidak memberikan penjelasan juklak juknis.
Olehnya itu, KPK harus percepat penyelidikan, penyidikan dan penindakan untuk periksa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan perusahaan ekspor BBL maupun BLU BPBAP Situbondo.
KPK harus periksa seluruh kepala dinas yang telah memberi izin kepada koperasi-koperasi dadakan yang dibentuk oleh perusahaan.(***)
Penulis adalah Ketua Wahana Lobster Sukabumi Jawa Barat
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post