Ia mengaku akan terus memperjuangkan dan mempertahankan agar Sultra mendapat anggaran untuk menyelesaikan persoalan banjir dan jalan.
“Tapi peran pemda dan pihak terkait sangat penting karena apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya adalah tugas pemda. Pusat hanya memberi anggaran,” jelas Ridwan.
Ditempat yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Sultra, Yohanis Tulak Todingrara mengatakan, yang menjadi tantangan pihaknya adalah menangani jalan Trans Sulawesi yakni Pohara-Konut. Sebab, sejak banjir tahun lalu, kendalanya selalu sama yakni adanya aktivitas kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas (overload).
“Mungkin yang masih menjadi tantangan yakni jalan Pohara-Morosi. Tantangan kita adalah adanya angkutan-angkutan logistik seperti bahan baku pasir, BBM, solar dan semen. Armada pengangkut selalu overload,” terang Yohanis.
Menurutnya, perlu ada pembatasan angkutan tiap kendaraan yakni maksimal 8 ton untuk armada standar.
“Ini perlu adanya sosialisasi dan peran pemkab dibutuhkan. Sesuai hasil rapat, kami akan membentuk tim pengawas untuk memantau armada overload angkutan,” tegasnya.
Discussion about this post