Seharusnya, dengan fakta PT Tiran Indonesia yang hingga saat ini masih beroperasi melakukan bongkar muat di atas jetty yang berada di Desa Matarape maka tak ada pilihan lain Kemenhub RI harus mencabut izin yang telah dikeluarkannya.
“Untuk itu, agar persoalan ini mendapatkan kepastian hukum sudah sepatutnya Ombudsman memberikan rekomendasinya. Sebab, keberadaan Tersus PT Tiran di Matarape tidak mempunyai legalitas,” pungkas Kuswandi.
Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub RI, Subagiyo yang dikonfirmasi terkait hal ini via aplikasi WhatsApp enggan memberikan jawaban.
Mantan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau itu malah mendorong awak media ini menghubungi anak buahnya.
“Mohon maaf dan mohon izin.. Sesuai SOP, silahkan komunikasi dg Bagian Humas, Ditjen Hubla. Tks,” jawab Subagiyo melalui pesan WhatsApp.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post