Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Belakangan ini muncul reaksi berlebihan para elit PDIP, baik DPP maupun anggota DPR RI. Terutama pasca ditinggal kader “istimewa” putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai bakal cawapres. Elit PDIP tiba-tiba menjadi “sadar kamera dan mikrofon”, sebagai narasumber utama dari berita terkait manuver politik Jokowi dan keluarganya.
Para elit PDIP membeberkan jasa politik kepada keluarga Jokowi. Mereka dengan wajah sedih curhat di depan kamera wartawan, namun hingga kini, PDIP sama sekali tidak berani memecat Gibran dan Bobby.
Dalam menegakkan aturan partai, PDIP bertindak diskriminatif saat dengan tegas memecat orang biasa: Rustriningsih, Rudolf Pardede, Akhyar Nasution, Murad Ismail. Mereka semua dipecat hanya karena maju sebagai calon kepala daerah melawan calon PDIP. Sementara Murad Ismail dipecat, hanya karena istrinya maju sebagai caleg DPR RI dari partai lain. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa keraguan, tanpa himbauan etis moral, mereka semua dipecat.
Terbaru adalah reaksi elit PDIP, terkait penertiban sejumlah baliho Ganjar-Mahfud di Bali. Penertiban tersebut atas perintah Pj. Gubernur Bali kepada Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Berdasarkan perintah tersebut, Satpol PP Bali melakukan penertiban dengan alasan estetika. Satpol PP Bali mengklaim bahwa baliho dari semua Parpol dan Capres/Cawapres ditertibkan. Penertiban baliho tersebut dilakukan di lokasi kegiatan Presiden Jokowi.
Penertiban baliho tersebut harus dilihat secara jernih, sehingga tidak perlu gaduh hanya karena baliho. Sebagai kader PDIP, pendukung Ganjar-Mahfud, kami menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:
Pertama, bahwa urusan penertiban baliho Ganjar-Mahfud atas perintah Pj. Gubernur Bali sebaiknya diurus DPD PDIP Bali dan Anggota DPRD Bali. Terlalu besar energi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP dan Anggota DPR RI untuk mengurusi baliho.
Kedua, bahwa sebagai partai politik yang lahir di masa orde baru, PDIP seharusnya sudah matang menghadapi apapun, apalagi soal baliho diturunkan, itu perkara kecil. Maka elit PDIP tidak perlu reaktif.
Ketiga, bahwa PDIP harus menjadi pelopor dari kampanye positif dengan mematuhi seluruh aturan pemasangan alat peraga dan bahan kampanye. Tidak perlu memasang alat peraga dan bahan kampanye di lokasi yang mengganggu kepentingan publik.
Keempat, bahwa kemenangan dalam Pemilu tidak ditentukan oleh jumlah baliho dan reaksi terhadap baliho yang ditertibkan. Ganjar-Mahfud akan memenangi Pilpres, jika PDIP mampu meyakinkan rakyat bahwa Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon orang biasa, bukan anak, menantu, cucu presiden, bukan cucu pahlawan nasional. Hanya pasangan calon orang biasa yang mampu memahami kebutuhan dan kepentingan orang biasa.
Discussion about this post