Pemda Konkep Kembali Terima Penghargaan WTP Dari Menkeu

PENASULTRA.ID, KONAWE KEPULAUAN - Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Adib Adli menyerahkan piagam penghargaan WTP kepada pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) di Kota Kendari, Senin 14 November 2022. Penghargaan tersebut berasal dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia karena pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 2021. Konkep telah mendapatkan tiga kali WTP berturut-turut sejak 2019 hingga 2021. Adib Adli mengatakan, predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. "Pada tahun ini capaian WTP naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah Kementerian Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 K/L (95,4 persen) dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP (92,25 persen)," kata Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra, Adib Adli. Capaian WTP pada tahun ini, tambah Adib, bukanlah hal biasa jika melihat perjalanan Indonesia untuk membangun tata kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Terlebih pada dua tahun ke belakang, baik K/L maupun Pemda menghadapi situasi yang luar biasa karena dihadapkan pada pandemi Covid-19. Kondisi krisis tersebut memaksa pemerintah untuk membentuk program khusus yaitu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang meliputi berbagai klaster baik kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. "Disisi lain, covid-19 yang terus bermutasi menjadikan pemerintah harus dapat menanggulangi dampak dan akibat yang terjadi melalui perubahan anggaran APBN/D secara cepat, sehingga dapat menjadi instrumen countercyclical dapat melindungi seluruh masyarakat Indonesia," ujar dia. "Pengambilan kebijakan yang terus berubah dengan cepat dan responsive, namun dengan tetap memegang teguh akuntabilitas bukanlah sebuah kombinasi yang mudah. Karena itu dalam pengambilan keputusan, pemerintah terus didampingi oleh berbagai pihak antara lain aparat penegak hukum, BPKP dan juga BPK dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan auditee dalam pengambilan keputusan," papar Adib. Pada 2021 sebagai hasil dari pelaksanaan PC-PEN, Indonesia masuk ke dalam negara yang relatif sangat baik dalam penanganan pandemi dilihat dari jumlah kasus, jumlah vaksinasi serta kemampuan untuk merawat pasien Covid-19. Selain itu pada 2021, Indonesia juga negara yang dinyatakan pulih ekonominya dilihat dari GDP 2021 telah melewati GDP masa pre-pandemi (2019). Penggunaan instrumen APBN/D yang relatif pun menjadi prestasi berikutnya, karena dianggap mampu menangani krisis di masa pandemi, memulihkan ekonomi, serta menjadi salah satu faktor menentukan defisit dan utang Indonesia relatif sangat rendah dibandingkan negara yang lain. "Pada 2020 defisit mencapai 6 persen, kemudian turun pada tahun 2021 dengan nilai 4,7 persen. Dan diharapkan defisit 2022 juga masih akan terus mengalami penurunan," harap dia. Berbagai prestasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud dari penggunaan keuangan negara hati-hati, proper dan bertanggungjawab meskipun sedang berada dalam suasana krisis. Sehingga tidak heran pada tahun 2021 ini LKPP kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. "Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada kuartal I dan II 2022," terang Abid Adli. Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah capaian WTP yang diperoleh ini, tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit. Setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda sehingga berimplikasi pada keuangan semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi. "Serta kenaikan suku bunga capital flow dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber berkeadilan," ulas dia. Oleh karena itu, tambah Adib, capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan. Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. "APBN/D juga harus bisa benar-benar bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," tandas Adib. Penulis: Nanang Sofyan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/ni2efcjhwLc

No Result