Pemerintahan Sehat Bebas Oligarki, It’s My Dream

Oleh: Teti Ummu Alif Ekonom senior Faisal Basri kembali bersuara. Ia menyoroti konflik kepentingan di pemerintahan saat ini yang situasinya sudah semakin kritis. Menurutnya, kini para pihak di dalam lingkaran oligarki sedang dalam fase buka-bukaan dan akan saling membuka borok satu sama lain. Sehingga, diprediksi secara moral pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Sebab, mayoritas elitnya sudah tidak bisa lagi menutupi skandal yang dilakukan. Hal ini disampaikan dalam sebuah webinar pada 29/01 seperti dilansir oleh Tempo.co . Merespon proyeksi di atas, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pun turut angkat bicara. Faldo Maldini mengklaim bahwa negara selama ini tak pernah menutup mata soal skandal para elit di negeri ini. Semua lembaga penegak hukum yang awalnya diragukan masyarakat sudah membuktikan dan menjawab keraguan tersebut dengan mengungkap pelbagai skandal tersebut. Sejauh ini pemerintah masih berada di jalan yang baik meski dalam kondisi berat ( CNNIndonesia.com 30/01). Jika ditelisik, pernyataan sang ekonom di atas bukanlah tanpa alasan. Mengingat, kekuatan gurita oligarki bukanlah hal baru dalam jagat politik negeri ini. Riwayat mereka terbentang sejak rezim Orde Baru. Meskipun rezim ORBA runtuh namun warisan kuasa oligarki ekonomi dan politik pada dasarnya tidak ikut tumbang. Nyatanya, oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong skema neoliberalisme. Seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik negara. Mirisnya, realitas gurita oligarki ini tidak akan bisa diatasi dengan sistem yang ada, hal ini diungkap oleh Ford & Pepinsky dalam analisisnya 2014 dengan judul Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesia Politics. Menurut mereka, gerakan yang kontra terhadap oligarki, seperti kelas pekerja, NGO dan lain-lain, tidak akan terlalu berarti dan kuat untuk melawan dominasi Oligarki. Mereka akan gagal dalam mengejar kepentingan mereka, karena kuatnya oligarki yang tidak bisa dikalahkan pengaruhnya. Kekuatan mereka karena memiliki kekayaan dan kekuasaan, hal ini akan menentukan demokrasi atau politisi yang muncul ke permukaan. Jadi seseorang yang hendak menduduki jabatan politik tertentu, baik presiden maupun kepala daerah, mereka tidak bisa memanjat jenjang itu sendiri. Mereka butuh elit-elit kaya yang memberi izin kepada mereka untuk memangku jabatan politik. Bahkan, Demokrasi (pemilu) yang dipakai, sama sekali tidak merubah peran para sentral oligarki, melainkan hanya merubah perilaku oligarki. Dalam setiap kompetisi pemilihan umum, memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa, namun peran dan kekuasaan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan. Oleh karena itu, negeri ini urgen diselamatkan dan butuh solusi paripurna yang permanen untuk menyudahi problem sistem gagal demokrasi yang telah berubah wujud menjadi gurita oligarki struktural. Problem ini bukan problem teknis politik ekonomi semata, tapi problem cacat bawaan Kapitalisme sekuler abad ini, disemua negara orbit Kapitalisme. Solusi paripurna itu tak lain adalah Islam. Sebab, Islam punya “success story” mengatasi oligarki Mekkah pada awal-awal Daulah Islam terbentuk. Bagaimana Rasullulah sebagai Kepala negara dan pemerintahan mengambil alih kepemilikan umum dan mendistribusikan kekayaan milik umum ini atas dasar Al Quran sebagai azas negara secara absolut dan mutlak. Untuk pemerataan dan memutus peran oligarki Mekkah kala itu, Rasullulah membatasi akumulasi modal dan membatasi domestifikasi terhadap sumber-sumber vital kehidupan saat itu. Karena kala itu Oligarki Mekkah bukan cuma menguasai agrarian, tapi juga memegang hak atas sumber-sumber air yang begitu vital bagi kehidupan masyarakat gurun. Larangan oligarki sangat jelas terlarang dalam Islam, seperti firman Allah SWT., “….. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”. (QS. Al Hasyr: 7). Dengan dalil dan realitas histori diatas, jelaslah bahwa tugas pemerintah adalah melakukan perimbangan ekonomi dengan cara mendistribusikan harta kepemilikan umum dan negara kepada umat, khususnya kaum fakir miskin sehingga mereka bisa lebih berdaya dalam menjalani kehidupan. Bukan sebaliknya, kebijakan penguasa yang lebih pro kaum Neolib, yang sangat jelas menyengsarakan rakyat. Sungguh jauh dari tujuan keadilan dan kesejahteraan yang jadi cikal bakal tujuan sebuah Negara. Alhasil, pemerintahan bebas oligarki bisa kita rasakan kembali bukan hanya sebatas impian belaka. Wallahua'lam bisshowwab.( ***) Penulis: Pemerhati Masalah Politik Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/-SLY-qSzjtU

No Result