Mereka butuh elit-elit kaya yang memberi izin kepada mereka untuk memangku jabatan politik. Bahkan, Demokrasi (pemilu) yang dipakai, sama sekali tidak merubah peran para sentral oligarki, melainkan hanya merubah perilaku oligarki. Dalam setiap kompetisi pemilihan umum, memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa, namun peran dan kekuasaan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan.
Oleh karena itu, negeri ini urgen diselamatkan dan butuh solusi paripurna yang permanen untuk menyudahi problem sistem gagal demokrasi yang telah berubah wujud menjadi gurita oligarki struktural.
Problem ini bukan problem teknis politik ekonomi semata, tapi problem cacat bawaan Kapitalisme sekuler abad ini, disemua negara orbit Kapitalisme. Solusi paripurna itu tak lain adalah Islam. Sebab, Islam punya “success story” mengatasi oligarki Mekkah pada awal-awal Daulah Islam terbentuk. Bagaimana Rasullulah sebagai Kepala negara dan pemerintahan mengambil alih kepemilikan umum dan mendistribusikan kekayaan milik umum ini atas dasar Al Quran sebagai azas negara secara absolut dan mutlak.
Untuk pemerataan dan memutus peran oligarki Mekkah kala itu, Rasullulah membatasi akumulasi modal dan membatasi domestifikasi terhadap sumber-sumber vital kehidupan saat itu. Karena kala itu Oligarki Mekkah bukan cuma menguasai agrarian, tapi juga memegang hak atas sumber-sumber air yang begitu vital bagi kehidupan masyarakat gurun.
Larangan oligarki sangat jelas terlarang dalam Islam, seperti firman Allah SWT., “….. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”. (QS. Al Hasyr: 7).
Dengan dalil dan realitas histori diatas, jelaslah bahwa tugas pemerintah adalah melakukan perimbangan ekonomi dengan cara mendistribusikan harta kepemilikan umum dan negara kepada umat, khususnya kaum fakir miskin sehingga mereka bisa lebih berdaya dalam menjalani kehidupan.
Bukan sebaliknya, kebijakan penguasa yang lebih pro kaum Neolib, yang sangat jelas menyengsarakan rakyat. Sungguh jauh dari tujuan keadilan dan kesejahteraan yang jadi cikal bakal tujuan sebuah Negara. Alhasil, pemerintahan bebas oligarki bisa kita rasakan kembali bukan hanya sebatas impian belaka. Wallahua’lam bisshowwab.(***)
Penulis: Pemerhati Masalah Politik
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post