PENASULTRA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus optimistis tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali pulih, khususnya dalam kerangka penanganan wabah Covid-19 yang bermuara pada pemulihan ekonomi.
Tentu ini dengan sejumlah catatan yang melandasinya. Kerangka pertama adalah dengan memfokuskan komunikasi pada satu pintu. Tidak lagi menggunakan banyak pintu, sehingga pesan dan kebijakan yang ditetapkan Presiden Jokowi sampai dan tidak menimbulkan kegamangan dan berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.
Sebenarnya, kata Firdaus, pintu komunikasi paling strategis melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
”Sayangnya hingga hari ini, Kominfo tidak memainkan peran itu. Tidak ada capaian maksimal yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Kemenkominfo. Direct message dari Istana tidak sampai ke publik,” terang Firdaus dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Penasultra.id, Rabu 4 Agustus 2021.
Urusan data sebaran wabah Covid-19 di daerah hingga jumlah pasien yang terkontaminasi misalnya, semua bertumpu pada BNPB. Padahal, beban dan tugas BNPB bukan pada urusan menyebarkan data apalagi informasi.
BNPB lebih pada proses penanganan kebencanaan. Meski pun, kini Covid-19 juga masuk dalam urgensi kerja BNPB.
Hingga saat ini, dari seribu lebih media yang tergabung di SMSI, satupun belum ada yang tersentuh. Ini mungkin karena beratnya tugas BNPB.
Setelah BNPB, tugas yang berat dari sisi komunikasi kini ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini begitu kasat mata, jika dilihat dari pola kerja yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Hampir setiap hari, turun ke lapangan melakukan cross check information di daerah, baik yang berkaitan dengan program vaksinasi, hingga pengendalian wabah.
”Lihat saja urusan penanganan dan informasi sebaran vaksin sampai obat. Semua informasi tertuju di Kemenkes dan BNPB. Artinya, Kemenkominfo tidak akan mampu menjawab semua yang dibutuhan publik khususnya soal informasi data,” jelas Firdaus.
Lalu apa tugas Kemenkominfo? Mantan Ketua PWI Banten dua periode ini menilai, fungsi komunikasinya Kemenkominfo di bawah kendali Menteri Johnny G. Plate tidak berjalan. Sangat jauh dari harapan.
”Jangankan soal data sebaran wabah dan urusan informasi vaksin dan kebijakan yang dikeluarkan Presiden, untuk urusan bagaimana menyampaikan manfaat dari kebijakan PPKM saja, nyaris semua media terfokus pada informasi yang disajikan BNPB atau Kemenkes, bukan Kemenkominfo yang seharusnya bisa menyampaikan pesan ini,” ujar Firdaus.
Wajar saja, jika hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20-25 Juni 2021 lalu menunjukan angka penurunan kepercayaan pada Presiden. Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terkoyak lantaran komando komunikasi tidak berjalan.
Data LSI jelas terpampang. Maka wajar pula, jika Presiden segera mengganti Johnny G. Plate dari kursi menteri. Cari sosok yang ideal yang mampu bekerja sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena jelas-jelas pola kerja Kemenkominfo tidak dirasakan.
Discussion about this post