Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Sejak menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan niat menjadi walikota Medan tahun 2020, PDIP memberi perlakuan istimewa kepada Bobby. Ketika semua kader mengikuti tahapan dan mekanisme, mulai pendaftaran hingga fit & proper test, khusus Bobby, proses tersebut tidak berlaku.
Sama dengan perlakuan istimewa yang diberikan saat ini dimana Bobby sudah menyatakan dukungan terbuka kepada kakak iparnya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo, namun PDIP no comment, bungkam.
Pengurus PDIP, DPP, DPD Sumut, dan DPC Medan tidak berani menyampaikan sikap apapun. Berbeda dengan keberanian pimpinan PDIP saat dengan tegas menyampaikan pemecatan Alm. Rudolf Pardede (Ketua DPD PDIP Sumut), Akhyar Nasution (Wakil Ketua DPD PDIP Sumut), dan sejumlah kader, pimpinan dan anggota DPRD PDIP Kabupaten Samosir.
Para kader yang dianggap membelot memilih pasangan kepala daerah yang diusung partai lain tersebut dipecat dan diberi cap “penghianat partai”.
Memasuki hari kedua pasca Bobby menyatakan dukungan kepada pasangan selain kepada Ganjar-Mahfud, pengurus PDIP Sumut memilih bungkam, no comment, tidak berani mengambil sikap, atau masih menunggu arahan DPP.
Sikap tersebut berbeda dengan sikap FX Rudy, Ketua DPC PDIP Solo yang menyatakan agar putra sulung Jokowi, Gibran segera mengembalikan KTA PDIP, baik diantar langsung maupun dikirim pakai perantara.
Pengurus PDIP Sumut dan Medan sama sekali tidak berani menindaklanjuti arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan pernyataan secara terbuka kepada seluruh kader PDIP, dan disaksikan publik, bahwa kader yang bermain dua atau tiga kaki untuk keluar dari PDIP.
“Kalau jadi pengurus partai tidak punya keberanian menegakkan aturan partai, dan arahan ketum partai, lebih baik mundur dari pengurus partai”. “Sikap dan tindakan pengurus PDIP Sumut dan Medan yang memilih bungkam, diam, tidak berani tersebut tidak mencerminkan sikap tegak lurus kepada konstitusi partai dan ketua umum”.
Discussion about this post