Presiden Jokowi Percepat Penyerahan DIPA dan TKDD 2021

Sesuai Perpres No.72 Tahun 2020, APBN 2020 diperkirakan akan mengalami 6,34 persen dari PDB atau Rp.1.039 triliun.

“Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cylical dari perlemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen untuk 2020,” ungkap Sri Mulyani.

Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk itu, kolaborasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Hal itu ditunjukkan pada triwulan III 2020 yang mana konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8 persen. Ini peningkatan signifikan dari kontraksi belanja negara yang minus 6,9 persen pada triwulan II.

“Akselerasi belanja APBN tersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat karena Covid-19 pada kuartal II. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal PEN pada 2021,” tambah Sri Mulyani.

Total belanja negara 2021 akan mencapai Rp.2.750 triliun, dimana Rp.1.032 triliun telah dialokasikan pada 87 kementerian/lembaga. Sedangkan TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp.795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.