Verifikasi tersebut dilakukan kurang lebih dua minggu dan dibagi dalam dua tempat. Yakni, di aula wali kota, Kecamatan Bungi, dan Lea-lea.
Adapun tujuan verifikasi tersebut yakni untuk memastikan jumlah yang dikirim oleh BKN apakah sesuai dengan kondisi di lapangan yang dilihat dengan tingkat kehadiran di kantor masing-masing.
“Sekali lagi tujuan verifikasi untuk memastikan bahwa tenaga PPPK atau tenaga honorer itu benar-benar ada, baik di OPD maupun di kecamatan. Jangan sampai honorer ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak pernah masuk kantor hanya karena namanya ada di BKN, tapi 2, 3, 4 tahun tidak pernah masuk kantor. Nah itu yang coba diverifikasi,” beber Darusalam dalam video yang beredar di media sosial.
Sebelumnya, Forum Pemerhati PPPK Paruh Waktu juga telah mendatangi kantor DPRD Kota Baubau untuk mengadukan kejanggalan ini.
Sayangnya, mereka tidak ditemui anggota DPRD Baubau sama halnya dengan saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor wali kota. Hal itu dikarenakan pimpinan daerah tengah berada di luar kota.
Salah satu wakil ketua DPRD Baubau yang dikonfirmasi mengaku baru akan kembali pada Rabu 24 Desember 2025. Ia berjanji akan menemui para honorer yang tengah memperjuangkan nasibnya.
Penulis: Ahmad
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post